Jakarta: Direktur Pelaksana Bank Dunia Mari Elka Pangestu menilai pajak atas kejahatan publik seperti polusi atau karbon merupakan sumber pendapatan potensial yang besar bagi sebuah negara.
"Salah satu masalah besar adalah mendapatkan harga yang tepat atau harga relatif karbon, sehingga sistem fiskal perlu memobilisasi sumber daya domestik secara efektif," kata Mari dalam acara T20 Inception Conference secara daring, dikutip Kamis, 10 Februari 2022.
Di dalam negeri, kata Mari, negara-negara harus memiliki kerangka kerja, kebijakan, dan penguatan kelembagaan untuk memungkinkan pembiayaan masuk yang ditargetkan kepada masyarakat miskin, perubahan iklim, pembangunan, dan sebagainya.
Dengan demikian, nantinya subsidi bahan bakar atau subsidi batu bara dapat direalokasikan untuk kegiatan berkelanjutan, penetapan harga karbon, pajak karbon, dan sebagainya.
Selain berpotensi meningkatkan penerimaan negara, pajak karbon juga akan membantu negara tumbuh secara berkelanjutan, sehingga diperlukan dorongan investasi baik dalam modal fisik, modal manusia, dan modal sumber daya alam.
"Kebutuhan untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan yang tangguh dan inklusif itu sangat besar," ucap Mari.
Menurut dia, investasi untuk pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan akan menjadi kunci untuk sebuah negara bergerak maju. Namun, tentunya pembiayaan tersebut membutuhkan sektor swasta yang akan masuk dengan adanya reformasi yang telah dilakukan dan kebijakan pendukung dalam kerangka platform terintegrasi ketahanan hijau serta pemulihan, pertumbuhan, dan pembangunan inklusif.
Di sisi lain, integrasi domestik sebuah negara dengan dunia internasional juga sangat diperlukan dalam mencapai pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Bank Dunia sendiri memiliki komitmen sebesar 35 persen alokasi pembiayaan untuk perubahan iklim atau sekitar USD25 miliar per tahun.
"Salah satu masalah besar adalah mendapatkan harga yang tepat atau harga relatif karbon, sehingga sistem fiskal perlu memobilisasi sumber daya domestik secara efektif," kata Mari dalam acara T20 Inception Conference secara daring, dikutip Kamis, 10 Februari 2022.
Di dalam negeri, kata Mari, negara-negara harus memiliki kerangka kerja, kebijakan, dan penguatan kelembagaan untuk memungkinkan pembiayaan masuk yang ditargetkan kepada masyarakat miskin, perubahan iklim, pembangunan, dan sebagainya.
Dengan demikian, nantinya subsidi bahan bakar atau subsidi batu bara dapat direalokasikan untuk kegiatan berkelanjutan, penetapan harga karbon, pajak karbon, dan sebagainya.
Selain berpotensi meningkatkan penerimaan negara, pajak karbon juga akan membantu negara tumbuh secara berkelanjutan, sehingga diperlukan dorongan investasi baik dalam modal fisik, modal manusia, dan modal sumber daya alam.
"Kebutuhan untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan yang tangguh dan inklusif itu sangat besar," ucap Mari.
Menurut dia, investasi untuk pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan akan menjadi kunci untuk sebuah negara bergerak maju. Namun, tentunya pembiayaan tersebut membutuhkan sektor swasta yang akan masuk dengan adanya reformasi yang telah dilakukan dan kebijakan pendukung dalam kerangka platform terintegrasi ketahanan hijau serta pemulihan, pertumbuhan, dan pembangunan inklusif.
Di sisi lain, integrasi domestik sebuah negara dengan dunia internasional juga sangat diperlukan dalam mencapai pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Bank Dunia sendiri memiliki komitmen sebesar 35 persen alokasi pembiayaan untuk perubahan iklim atau sekitar USD25 miliar per tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
