"Bersamaan dengan momentum G20 Indonesia 2022 ini, diharapkan dapat berkontribusi untuk pencapaian target realisasi tersebut. Kami optimistis target ini, InsyaAllah bisa tercapai sebagaimana juga telah dicapai target realisasi administrasi 2021 yaitu sebesar Rp900 triliun," kata Riyatno dalam diskusi daring bertema "Persiapan Pertemuan Pertama Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) G20", dilansir Antara, Selasa, 22 Maret 2022.
Presiden Joko Widodo menargetkan realisasi investasi pada 2022 mencapai Rp1.200 triliun, naik dari target pada 2021 yang sebesar Rp900 triliun. Riyatno menjelaskan sejumlah strategi untuk mencapai target tersebut. Pertama, meningkatkan koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda).
"Khusus untuk pemda, kami akan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di provinsi dan kabupaten/kota," imbuhnya.
Kementerian Investasi/BKPM membagi sebaran target investasi Rp1.200 triliun tersebut menjadi empat wilayah. Wilayah I mencakup Sumatra; Wilayah II mencakup DKI Jakarta dan Kalimantan; Wilayah III mencakup Jawa Barat dan Sulawesi; dan Wilayah IV mencakup Jawa Timur hingga Papua.
"Nah ini sudah dibagi habis. Tentunya kami berkolaborasi dengan PTSP untuk sama-sama bisa mencapai target yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo," ungkapnya.
Strategi kedua, lanjut Riyatno, yakni dengan membuat daftar 100 besar investasi di masing-masing provinsi. Daftar tersebut diharapkan mampu memfasilitasi perusahaan-perusahaan besar, baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Pihaknya juga siap memberikan bantuan dan solusi apabila ada hambatan. Selanjutnya, strategi ketiga, adalah dengan dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Realisasi Investasi oleh Presiden Jokowi.
"Memang dengan adanya Satgas Investasi ini tujuannya untuk menangani hal-hal yang biasanya untuk investasi besar," bebernya.
Satgas tersebut, tambah Riyatno, diketuai langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang dibantu oleh Wakil Jaksa Agung dan Wakapolri. "Jadi kalau ada hambatan investasi, segera dilakukan upaya untuk penyelesaiannya," pungkas Riyatno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
