Jakarta: Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk memperkuat reformasi ekonomi agar pertumbuhan global tidak hanya tinggi, tetapi juga lebih tahan terhadap berbagai guncangan.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) RI Juda Agung saat mewakili Menteri Keuangan dalam Pertemuan Kedua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) di Asheville, North Carolina, Amerika Serikat, pada 31 Agustus-1 September 2026.
Pertemuan tersebut membahas kondisi ekonomi global yang masih menghadapi banyak tantangan. Mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, gangguan rantai pasok, utang yang tinggi, hingga ketidakpastian kebijakan.
Di tengah berbagai risiko tersebut, ekonomi global dinilai masih cukup tahan banting. Investasi dan perkembangan kecerdasan buatan (AI) juga mulai menjadi salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi.
Namun, manfaat teknologi belum dirasakan secara merata oleh semua negara.
Tiga Kunci agar Ekonomi Bisa Tumbuh Lebih Kencang
Juda mengatakan, negara-negara G20 perlu mendorong reformasi pro-pertumbuhan atau pro-growth reforms. Sederhananya, kebijakan ekonomi harus dibuat agar bisnis, investasi, inovasi, dan produktivitas bisa bergerak lebih cepat.
Ada tiga area utama yang menurut Indonesia perlu diperkuat. Pertama, reformasi struktural dan penyederhanaan regulasi. Aturan yang terlalu rumit bisa menjadi hambatan bagi dunia usaha dan investasi. Karena itu, regulasi perlu dibuat lebih sederhana dan mendukung aktivitas ekonomi.
Kedua, kerja sama internasional. Di tengah ekonomi global yang saling terhubung, negara tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dan koordinasi antarnegara dibutuhkan untuk menghadapi berbagai risiko ekonomi.
Ketiga, inovasi dan pemanfaatan teknologi. AI dan teknologi baru dinilai punya potensi besar untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan sumber pertumbuhan baru.
“Reformasi pro-pertumbuhan perlu diarahkan untuk mengurangi hambatan terhadap kegiatan usaha dan investasi, memperkuat kerja sama internasional, serta mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi sebagai sumber pertumbuhan baru,” kata Juda dikutip dari infopublik.
Indonesia Pamer Pengalaman Reformasi
Dalam forum tersebut, Indonesia juga membagikan sejumlah pengalaman reformasi ekonominya. Salah satunya melalui penyederhanaan regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Indonesia juga memperkuat sektor keuangan melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Transformasi ekonomi juga terus didorong melalui hilirisasi sumber daya alam. Tujuannya bukan sekadar menjual bahan mentah, tetapi meningkatkan nilai tambah melalui pengembangan industri di dalam negeri.
Sektor BUMN juga menjadi perhatian. Pemerintah terus melakukan penataan dan perampingan kelembagaan serta memperkuat tata kelola agar BUMN lebih efisien, kompetitif, dan bisa memberikan kontribusi lebih besar bagi ekonomi nasional.
Sementara untuk AI, pemerintah menilai teknologi ini bisa menjadi akselerator produktivitas. Namun, adopsinya tidak cukup hanya dengan menyediakan teknologi. Dibutuhkan infrastruktur digital, sumber daya manusia yang siap, serta ekosistem digital yang mendukung.
Dunia Usaha Ikut Diajak Bicara
G20 juga mulai memberi ruang lebih besar bagi sektor swasta untuk ikut membahas arah pertumbuhan ekonomi.
Untuk pertama kalinya, forum tersebut menghadirkan dialog langsung dengan pelaku usaha dari sektor kesehatan, manufaktur, dan jasa keuangan.
Pelaku usaha memberikan gambaran langsung mengenai apa saja yang bisa mendorong investasi dan apa yang justru masih menjadi hambatan.
Masukan tersebut juga penting untuk melihat tantangan pemanfaatan AI dan teknologi baru dari sisi bisnis. Menurut Juda, keterlibatan sektor swasta penting agar agenda reformasi tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas.
Target akhirnya adalah menciptakan lebih banyak investasi, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
G20 Soroti Ketimpangan Ekonomi Global
Selain reformasi, G20 juga membahas global imbalances atau ketidakseimbangan ekonomi global.
Isu ini penting karena kondisi ekonomi setiap negara berbeda. Struktur ekonomi, kebijakan domestik, hingga posisi sebuah negara dalam perdagangan dan perekonomian global tidak sama.
Karena itu, menurut Juda, respons terhadap ketidakseimbangan global tidak bisa menggunakan pendekatan yang seragam.
Lembaga internasional perlu memperkuat pemantauan kondisi global dan memberikan rekomendasi kebijakan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing negara.
Pendekatan yang lebih menyeluruh dinilai penting agar upaya menjaga stabilitas ekonomi global tetap sejalan dengan kebutuhan pertumbuhan jangka panjang.
Digitalisasi Makin Cepat, Scam Juga Makin Canggih
Isu lain yang ikut dibahas adalah perkembangan digitalisasi sektor keuangan. Digitalisasi memang membuat masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan. Namun, ada konsekuensi lain: risiko fraud, scam, dan kejahatan keuangan digital ikut meningkat.
Karena itu, literasi keuangan dan perlindungan konsumen dinilai harus berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi.
Indonesia sendiri telah membangun koordinasi kelembagaan untuk meningkatkan literasi keuangan dan mengembangkan Anti-Scam Center guna memperkuat penanganan fraud dan scam di sektor keuangan.
Masalahnya, kejahatan digital kini tidak mengenal batas negara. Pelaku bisa berada di satu negara, sementara korbannya berada di negara lain. Untuk mengatasinya Indonesia mendorong penguatan kerja sama internasional, pertukaran informasi, serta koordinasi lintas negara untuk mencegah dan menangani kejahatan keuangan.
“Perkembangan digitalisasi perlu diimbangi dengan penguatan literasi dan perlindungan konsumen. Mengingat fraud dan scam semakin kompleks dan bersifat lintas batas, diperlukan kerja sama internasional, pertukaran informasi, dan koordinasi antarnegara yang semakin kuat,” ujar Juda.
Indonesia juga akan terus mendukung sinergi antara agenda G20 dan Financial Action Task Force (FATF) untuk memperkuat pencegahan serta penanganan fraud dan kejahatan keuangan.
Lewat forum G20, Indonesia ingin memastikan pertumbuhan ekonomi global tidak hanya mengejar angka pertumbuhan. Reformasi, teknologi, stabilitas, dan inklusivitas juga harus berjalan beriringan agar manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
