"Bagaimana setoran PPN atas pemungutan tersebut tidak saja rupiah, dimungkinkan juga penyetoran dalam bentuk dolar dan berkembang dalam mata uang yang lain," kata Direktur Perpajakan I DJP, Arif Yanuar dalam video conference di Jakarta, Kamis, 25 Juni 2020.
Saat ini DJP tengah menyusun teknis pemungutan oleh perusahaan yang ada di luar negeri tersebut. Nantinya mereka diwajibkan melapor pungutan PPN sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang telah ditetapkan oleh DJP.
"Kami akan susun mekanisme pelaporan. Pelaku usaha sudah pungut, sudah setor, melaporkan kewajiban pemungutan dan penyetoran ke DJP. Bagaimana kontrol selanjutnya? DJP juga bisa meminta detail transaksi dalam periode waktu tertentu," ungkap dia.
Sama seperti di dalam negeri, produk digital impor dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa oleh konsumen akan dikenakan PPN sebesar 10 persen. Pemungutan PPN akan dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh DJP.
Hingga saat ini sudah ada enam perusahaan luar negeri yang siap untuk memungut dan menyetorkan PPN-nya. Keenam perusahaan ini sudah sepakat. Namun begitu, DJP tetap berkomunikasi dengan para wajib pajak di luar negeri maupun para pelaku PMSE lainnya.
"Sampai hari ini masih terus berjalan, komunikasi paling tidak sudah ada enam pelaku usaha luar negeri siap jadi pemungut PPN di awal periode," kata Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam kesempatan yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
