Secara rinci, Yon menyebut perbaikan yang telah berjalan ini meliputi perbaikan tata kelola data, Informasi dan Teknologi (IT), organisasi, SDM, fungsi, dan regulasi.
"Kita sedang meluncurkan reformasi di antaranya adalah perbaikan sistem. Tidak hanya itu, mengelola perbaikan di SDM, organisasi, kemudian data dan proses bisnis," ujar Yon, dilansir dari Antara, Selasa, 26 Juli 2022.
Dengan berbagai upaya itu, Yon berharap, ke depan penerimaan pajak dapat optimal sesuai dengan tujuan utama kebijakan fiskal. Dengan itu pula, ia meyakini tax ratio pada 2022 akan terus mengalami kenaikan yang signifikan.
Dalam pengambilan kebijakan, Yon mengatakan DJP selalu mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain juga tetap memperhatikan penerimaan yang sustainable.
| Baca: AKR Corporindo Catat Peningkatan Laba 72% di Semester I-2022 |
"Jadi dari dua sisi ini, kita melihat tax ratio masih cukup challenging. Kemudian di satu sisi kita tentu melihat ada pilihan kebijakan yang kita ambil dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Yon.
Dalam kesempatan ini, ia memaparkan sejak 1983 pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait reformasi perpajakan. Dengan berbagai kebijakan itu, jumlah wajib pajak terus meningkat, dari yang sebanyak 163 ribu pada 1983, menjadi 42,51 juta pada 2022.
"Kalau kita lihat sejak pertama kali dilakukan reformasi perpajakan, jumlah wajib pajak kita pada 1983 masih sekitar 163 ribu, sementara sekarang berada di kisaran 42,51 juta," kata Yon.
Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) telah membangun Coretax System untuk mendukung proses bisnis utama di lingkungan DJP, dengan menggunakan aplikasi Commercial Off The Self (COTS) sebagai aplikasi utama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
