Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara saat mengumumkan hasil pertemuan tersebut menjelaskan konsen itu muncul karena skandal pajak Panama Papers yang menggemparkan seluruh negara karena telah menyeret tokoh-tokoh elit dunia.
Menariknya meski merujuk pada dokumen itu, menyebut Panama Papers menjadi kalimat yang sangat dilarang pada pertemuan G20. Alasan Suahasil karena menunjuk pada satu negara tertentu karena dianggap tidak etis di mata dunia.
"Negara G20 sepakat memerangi kejahatan pajak antarnegara. Isu ini didorong kebocoran data yang ramai belakangan ini. Kita respect atau menghormati untuk tidak menyebut atau menunjuk negara tertentu," tegas Suahasil saat Konferensi Pers di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (22/4/2016).
Kebocoran data firma hukum Mossack Fonseca, kata Suahasil semakin membuka mata dunia bahwa transaksi keuangan internasional sangat mungkin digunakan untuk menghindari pajak dan menyembunyikan identitas.
Kasus penggelapan pajak tersebut sudah diprediksi seluruh negara di dunia. Sehingga negara-negara yang tergabung dalam OECD menerapkan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) serta negara-negara G20 yang berkomitmen membuka data dan informasi pajak (Automatic Exchange of Inforation/AEoI) di akhir 2017.
"Sekjen OECD bilang masih ada dua negara yang secara eksplisit belum menyetujui membuka data pajak, yakni Bahrain dan Panama. Tapi Presiden G20 sudah menerima surat resmi dari Panama yang mengatakan mereka akan ikut komit membuka akses data pajak," jelas Suahasil.
Diakuinya, negara-negara G20 menyetujui adanya sanksi bagi negara yang menolak atau kurang komitmen terhadap pertukaran data dan informasi perpajakan maupun perbankan. Hanya saja, masih harus didiskusikan kembali, siapa yang akan memberi dan menjalankan sanksi itu, dan apa bentuk sanksinya.
"Perlu ada sanksi buat negara yang menolak atau mau membuka data tapi delay terus. Tapi masih perlu dibicarakan siapa yang beri sanksi, dan apa bentuknya. Apakah negaranya perlu diumumkan atau tidak. Yang jelas, nanti kita dalami lagi di working group," jelas Suahasil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
