"Sebanyak 60 persen PDB kita kontribusinya dari UMKM. Pada saat krisis, mereka ini yang menyelamatkan bangsa, maka UMKM harus kita proteksi," ujar Bahlil, dikutip dari Antara, Rabu, 21 Oktober 2020.
Namun, lanjut dia, saat ini, perlakuan kepada UMKM dengan undang-undang yang ada masih belum adil karena sulit bagi UMKM mengakses modal perbankan. "UU existing untuk izin usaha UMKM disamakan dengan membuat PT dan CV, sehingga banyak UMKM tidak terdaftar dan tidak bisa mengakses perbankan," katanya.
Melalui UU Cipta Kerja, lanjut Bahlil, akan memudahkan UMKM untuk mendapatkan status formal yang akhirnya nanti mendapatkan kemudahan dalam mengakses modal perbankan. "Dengan undang-undang ini kita formalkan, kemudian kita dorong untuk mendapatkan akses perbankan. Justru ini keberpihakan kita kepada rakyat kecil," ucapnya.
Dalam UU existing, Bahlil menyampaikan tidak menjamin metode kerja sama dengan pengusaha besar.
"Dengan undang-undang ini (Cipta Kerja) wajib hukumnya seluruh investor dalam negeri atau asing harus berkolaborasi dan kerja sama dengan UMKM dan pengusaha nasional yang ada di daerah. Ini adalah bentuk keberpihakan, sekarang ada negara menjadi market," katanya.
UU Cipta Kerja, menurut Bahlil, juga merupakan undang-undang masa depan dalam rangka mengantisipasi bonus demografi.
"Bonus demografi di depan mata, 2030 sebanyak 60 persen penduduk Indonesia adalah usia produktif, bayangkan kalau negara tidak hadir memberikan ruang bagi mereka dalam konteks regulasi. UU ini (Cipta Kerja) bukan undang-undang masa lalu, jadi ayo kita berpikir ke depan karena masa depan bangsa ini ada di depan kita semua," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
