Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pandemi covid-19 memberikan dampak yang luar biasa di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Bukan hanya di Indonesia, kondisi ini juga dialami oleh seluruh negara di dunia.
Untuk meredam dampak tersebut, pemerintah menggunakan instrumen keuangan negara berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun dalam pelaksanaannya, APBN menghadapi risiko yang tidak mudah untuk melawan covid-19.
"Terdapat berbagai risiko dalam menghadapi tantangan pandemi ini maupun di dalam upaya pemulihan ekonomi," katanya dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stratanas PK 2021-2022 secara virtual di Jakarta, Selasa, 13 April 2021.
Sri Mulyani mengungkapkan seluruh upaya yang dilakukan dengan menggunakan keuangan negara maupun peraturan-peraturan bisa saja disalahgunakan dan memunculkan tindakan-tindakan kriminal atau fraud. Karena itu, diperlukan pengawasan dalam pelaksanaannya.
"Berbagai tindakan seperti penggunaan data fiktif, duplikasi data dari penerima bantuan sosial, maupun bidang lain yang bisa disalahgunakan merupakan risiko yang harus kita awasi dan kita meminimalkan," ungkapnya.
Untuk itu, Kementerian Keuangan melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga lain termasuk penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta penguatan dan pendayagunaan aparat pengawas internal di masing-masing kementerian/lembaga.
"Peluncuran aksi pencegahan korupsi pada hari ini tentu merupakan suatu langkah yang sangat-sangat dibutuhkan terutama didalam menghadapi suatu kondisi yang extraordinary. Dan mereka yang melakukan kejahatan dalam kondisi kegentingan yang memaksa atau extraordinary berarti juga melakukan extraordinary crime," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
