Gedung Pajak Kemenkeu. FOTO: MI/ANGGA YUNIAR
Gedung Pajak Kemenkeu. FOTO: MI/ANGGA YUNIAR

Ditjen Pajak Gencar Jadikan Anti Korupsi sebagai Budaya Organisasi

Ekonomi pajak Kementerian Keuangan Ditjen Pajak penerimaan pajak
Antara • 02 Desember 2021 13:43
Jakarta: Direktorat Jenderal (Dijten) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini sedang sangat gencar menjadikan langkah antikorupsi sebagai budaya organisasi. Upaya tersebut demi mewujudkan instansi yang kuat, kredibel, dan akuntabel.
 
"Anti korupsi adalah budaya dalam organisasi yang harus ditumbuhkembangkan agar organisasi kuat, kredibel, dan akuntabel," kata Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo, dalam Peringatan Hakordia 2021, dilansir dari Antara, Kamis, 2 Desember 2021.
 
Suryo mengatakan budaya antikorupsi juga sejalan dengan tujuan pemerintah dalam melakukan reformasi perpajakan yaitu memperkuat penerimaan pajak tanpa adanya tindakan korupsi. Suryo menegaskan penerimaan pajak sangat dibutuhkan dalam memulihkan ekonomi nasional di tengah pandemi covid-19 seperti sekarang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita harus rapatkan barisan untuk memulihkan negeri, di satu sisi ada frasa perkuat pajak tanpa korupsi. Frasa yang begitu kental dan begitu ingin kita merealisasikannya," kata Suryo.
 
Ia menuturkan negara yang kuat adalah negara yang pajaknya terkumpul banyak dengan tingkat korupsi rendah sehingga Ditjen Pajak (DJP) ingin menjadi bagian dari satu institusi yang berkontribusi mewujudkannya.
 
Hal itu sesuai instruksi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yaitu pajak memiliki dimensi sangat kompleks yakni harus mengumpulkan penerimaan sekaligus peka, sensitif, dan responsif, terhadap kebutuhan ekonomi namun tanpa korupsi.
 
Suryo menjelaskan upaya DJP untuk memperkuat integritas demi mewujudkan budaya organisasi anti korupsi meliputi implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM).

Pengawasan pelaksanaan proses bisnis

Kemudian juga melalui program public campaign, Whistle Blowing System, dan Knowing Your Employee, serta pengawasan pelaksanaan proses bisnis oleh atasan langsung. DJP turut menindaklanjuti rekomendasi yang ada sebagai upaya perbaikan, melakukan internalisasi corporate value sekaligus menerapkan komitmen integritas pimpinan.
 
Sementara untuk pengawasan internal dilakukan melalui profiling pegawai, penyusunan risk control matrix, pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS), dan pemantauan pengendalian intern (PPI) oleh UKI di seluruh unit kerja DJP.
 
Pengawasan internal turut dilakukan melalui pengujian kepatuhan oleh KITSDA atas proses bisnis berisiko tinggi atau berdampak strategis serta memperkuat koordinasi dan kerja sama antara DJP dengan Itjen selalu lini ketiga SPI.
 
"Budaya antikorupsi terus kita kembangkan. Kita menerapkan hukum sebagai cara mengingatkan termasuk bercerita tidak hanya internal tapi juga masyarakat karena terjadinya korupsi tidak hanya satu pihak melainkan dua pihak atau tiga pihak," pungkas Suryo.
 
 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif