Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia akan melaksanakan komitmen tersebut pada 2018. Namun sayangnya, untuk beberapa UU seperti pebankan, perbankan syariah, dan pasar modal memiliki elemen kerahasiaan yang tak sesuai dengan persyaratan AEoI.
Ani bilang, untuk bisa ikut AEoI di 2018, maka seluruh peraturan perundang-undangan domestik yang membentur tersebut harus segera diselesaikan pada Mei tahun ini.
"Untuk bisa ikut AEoI, maka seluruh peraturan perundang-undangan harus selesai di Mei yakni peraturan untuk mengakses informasi," kata Ani di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu 22 Maret 2017.
Oleh karenanya, Indonesia harus menghilangkan yang disebut kerahasiaan perbankan (bank secrecy). Dia bilang, semua negara yang ikut AEoI yakni 102 negara, sudah membuat peraturan perundang-undangan seperti itu.
Pemerintah pun sadar, jika mengubah seluruh UU yang ada akan memakan waktu lama. Oleh karenannya Presiden memilih untuk menerbitkan peraturan pengganti perundang-undangan (Perppu).
Selain itu, Indonesia juga harus memastikan bawa sistem informasi atau IT dalam menunjang data base sesuai dengan standar dari AEoI sehingga data-data yang nantinya ditransfer antar negara dapat dijaga kerahasiaan dan manajemennya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, jika Indonesia tidak dapat mencapai standar tersebut, maka salah satu implikasinya yakni Indonesia tak akan mendapat perlakuan resiprokal dari negara-negara AEoI lainnya.
"Artinya kita enggak akan dapat informasi dari luar karena kita enggak mampu dapatkan informasi dari kita sendiri, maka Indonesia akan hadapi kesulitan yang serius upaya untuk memenuhi penerimaan pajak kita. Ini adalah hal yang kita hindari," jelas Ani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
