Hal itu tampak dari membaiknya berbagai indikator ekonomi riil seperti PMI manufaktur, survei keyakinan konsumen, survei kegiatan dunia usaha, pertumbuhan penjualan ritel, dan penjualan kendaraan bermotor.
Meskipun data-data ini posisinya masih sebelum peningkatan kasus positif covid-19 usai arus mudik dan arus balik Lebaran, lanjutnya, peningkatan kasus positif ini terjadi di dua minggu terakhir pada Juni sehingga baru akan berpengaruh pada pertumbuhan di kuartal ketiga.
"Sedangkan pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua relatif terbatas. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi di atas empat persen masih mungkin tercapai di 2021," ujar Didik, dilansir dari Antara, Kamis, 1 Juli 2021.
Meski demikian, lanjutnya, tentu realisasi pertumbuhan ekonomi akan tergantung dari keberhasilan setiap negara termasuk Indonesia dalam mengatasi pandemi termasuk efektivitas penyaluran vaksin kepada masyarakat dan disiplin masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan.
"Segala daya upaya pemerintah untuk mengatasi ini, semisal dengan PPKM mikro dan akselerasi vaksinasi di masyarakat wajib kita dukung bersama," katanya.
Berdasarkan komposisi jenis simpanan tiap sektor industri korporasi swasta nonkeuangan per Mei 2021, jika dibandingkan dengan komposisi simpanan pada posisi sebelum pandemi, tampak bahwa beberapa sektor korporasi sudah mulai menggeser simpanannya dari deposito ke giro, misalnya seperti industri otomotif, perkayuan, dan telekomunikasi.
"Adanya pergeseran komposisi simpanan dalam bentuk giro ini menjadi salah satu indikator pemulihan ekonomi yang artinya sektor tersebut sudah siap untuk kembali melakukan ekspansi," ujar Didik.
Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas sistem perbankan, LPS juga telah menerbitkan kebijakan penurunan tingkat bunga penjaminan, relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi, dan relaksasi waktu penyampaian laporan. Hal itu dimaksudkan untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan.
Didik menuturkan LPS sebagai lembaga resolusi perbankan, memang dituntut selalu siap menghadapi kondisi apapun apabila diperlukan untuk melakukan resolusi. Ia pun menekankan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, LPS diharapkan lebih tampil ke depan guna mencegah kegagalan bank.
"Artinya menjadi risk minimizer atau mencegah adanya kegagalan bank dengan menempatkan dana kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas tetapi tidak bisa mengakses pinjaman likuiditas dari bank sentral. Tapi bila permasalahan bank sudah menyangkut solvabilitas, penyelesaiannya tidak melalui penempatan dana tetapi melalui proses resolusi," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
