"Komitmen kita terus memperkuat dalam RAPBN 2016 yang beberapa hari lalu disampaikan Presiden ke DPR dan akan dibahas supaya ditetapkan jadi APBN 2016," ujarnya, di Gedung Permata Kuningan, Jalan Kuningan Mulia, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2015).
Pada 2015, transfer ke daerah dan dana desa adalah sebesar Rp664 triliun atau 33,5 persen dari APBNP 2015. Namun di RAPBN 2016, anggaran tersebut ini dinaikkan menjadi Rp782,2 triliun atau 37 persen dari RAPBN 2016. Secara rinci, dana desa naik dari Rp20,8 triliun menjadi Rp47 triliun. Sedangkan dana transfer ke daerah dari Rp643 triliun naik Rp91 triliun menjadi Rp734 triliun.
"Ini bukan angka yang main-main, karena ini komitmen kita antarkan disentralisasi Rp782,2 triliun. Belanja kementerian/lembaga (k/l) hanya Rp780,4 triliun. Lebih besar transfer dana daerah dan dana desa di RABNP 2016. Kalau mau desentralisasi, harus komit," tegas dia.
Ia menambahkan, anggaran belanja k/l yang lebih rendah daripada transfer ke daerah dan dana desa pada RAPBN 2016 merupakan pertama kali dalam sejarah. Sehingga, sangat penting untuk pembangunan di desa lebih kuat karena anggaran yang dialokasikan terbilang sangat besar.
"Harus dianggarkan, (lalu) dipertanggungjawabkan. Kemudian dana transfer lainnya juga sebagai nomenklatur yang agak-agak tidak pas karena dana transfer lainnya muncul di tiap APBN. Antara ada dan tiada, itu semua masuk ke transfer khusus," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
