"Saya tinggal menunggu waktunya yang cocok tanggal berapa. Kita usahakan minggu ini (mengumumkan)," kata Darmin di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (25/4/2016).
Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini mengatakan semua yang akan masuk dalam paket sudah selesai dirumuskan dan diputuskan. Dia menjelaskan, masih sama dengan paket-paket sebelumnya, paket kebijakan kali ini masih akan memangkas puluhan perizinan dan prosedur.
Dia mencontohkan misalnya untuk izin mendirikan bangunan (IMB). Ternyata dalam mengurus prosedurnya bukan hanya IMB saja, tapi ada juga bagaimana prosedur pengaliran limbah, lalu terkait struktur bangunannya, bagaimana instalasi listiknya dan memerlukan waktu berapa lama.
"Nah jadi satu izin itu saja ada enam, tujuh, delapan hingga sembilan prosedur," tutur dia.
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian, Eddy Putra Irawady menambahkan, paket kebijakan memang konsen pada memberikan kemudahan usaha yang terkait ease of doing business (EODB) di semua sektor.
"Semua, ada di sektor Kementerian PU-PR, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, nah itu yang akan direform. Memang arahan presiden, artinya kita memermudah usaha dengan mengalihkan perizinan dengan sistem standar, norma pengawasannya langsung audit dan bukan lagi izin-izin itu," jelas Edy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
