Pertama, kata Arif, yakni perlunya harmonisasi antara penerimaan dan belanja. Hal tersebut, kata dia, menjadi elemen terpenting.
"Karena di situ letak integritas dan kredibilitas dari pemerintah. Ini juga terkait dengan bonds dan risiko uncertainty yang datang di luar kita. Dari faktor eksternal," kata Arif dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 19 Agustus 2017.
Selanjutnya, kata dia, harus menggerakan sektor riil dan pertumbuhan swasta. Jadi, pembangunan tidak melulu digerakan pemerintah.
Menurut dia, pemerintah harus fokus mengurus bantuan sosial. Hal ini harus dilihat dari bagaimana masyarakat memiliki daya saing serta melakukan aktivitas asimetris dengan kegiatan pembangunan di daerah.
Ketiga, pemerintah biasanya mencari dana terlebih dulu, baru kemudian sebagian digunakan pembangunan karena Indonesia menganut kebijakan defisit sampai saat ini dan instrumen pencairan dananya front loading. Ketika ditransfer ke daerah, dana tersebut harus langsung dimanfaatkan.
Baca: Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen Langkah Cerdas Pemerintah
"Karena perlambatan dalam pemanfaatan, itu biaya, karena kita bayar bunga. Itu menjadi penting, dan harus secepatnya dimanfaatkan," tutur dia.
Terakhir, yang diharapkan pada 2018, yakni meminimalisasi adanya APBN perubahan. Hal ini dinilai akan mengganggu ritme pembangunan.
"Kalau ada koreksi, internal saja, jangan melalui mekanisme pembahasan ke DPR. Karena akan berlanjut terus ke daerah, dan akan memperlambat proses," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
