Jakarta: Upaya pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bakal mendapat tambahan amunisi. Komisi IV DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk 2027 sebesar Rp8,69 triliun.
Tak cuma itu, DPR juga menyetujui usulan tambahan anggaran Rp4,68 triliun untuk memperkuat sejumlah program kehutanan.
| Baca juga: Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan: Kerahkan 12.880 personel hingga Buat Sumur Bor |
Persetujuan tersebut dibahas dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Selasa (1/9/2026) dikutip dari infopublik.
Tambahan anggaran tersebut bakal diarahkan ke beberapa kebutuhan penting, mulai dari mitigasi karhutla, pemulihan kawasan hutan, pengentasan kemiskinan ekstrem di sekitar hutan, hingga penguatan pengadaan Polisi Kehutanan.
Khusus untuk pengendalian karhutla, Kemenhut mengusulkan anggaran sebesar Rp471,239 miliar dari pagu anggaran 2027.
Artinya, isu kebakaran hutan masih menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam pengelolaan sektor kehutanan tahun depan.
Selain membahas anggaran, DPR juga memberikan apresiasi kepada para petugas yang berada di garis depan penanganan karhutla.
Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menyampaikan apresiasi kepada Manggala Agni, Kemenhut, serta seluruh tim lapangan yang bekerja memadamkan kebakaran di berbagai wilayah Indonesia.
"Kami di Komisi IV DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Manggala Agni atas dedikasi dan kerja kerasnya memadamkan kebakaran hutan di Indonesia," ujar Titiek.
Bukan Cuma Soal Hutan
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menilai penguatan anggaran tersebut bukan hanya penting untuk menjaga kawasan hutan, tetapi juga bisa berdampak langsung terhadap masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Menurut dia, sektor kehutanan punya peluang untuk memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik yang tinggal di wilayah pesisir maupun pedalaman.
"Kami optimistis sektor kehutanan dapat terus meningkatkan kontribusi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan," kata Raja Juli.
Meski sudah mendapat persetujuan Komisi IV, proses anggaran ini belum sepenuhnya selesai.Hasil pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenhut Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan diteruskan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk menjalani proses sinkronisasi akhir.
Jadi, angka Rp8,69 triliun plus usulan tambahan Rp4,68 triliun tersebut masih akan melewati tahapan pembahasan berikutnya sebelum proses anggaran 2027 benar-benar rampung.
