Demikian dikatakan oleh Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, ditemui usai rapat mengenai kredit usaha rakyat (KUR), di kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2015).
Bambang menjelaskan mengapa peraturannya baru diterapkan kali ini karena ternyata ada surat yang dilayangkan dari Dirjen Pajak yang lama terkait penerapan PPN pada pengguna jalan tol, namun surat tersebut tertunda dengan alasan tertentu.
"Rupanya ada surat Dirjen Pajak di masa lalu yang menunda. Sekarang mau stop penundaannya," kata Bambang.
Sebelumnya, Dirjen Pajak terpilih Sigit Priadi Pramudito mengatakan mulai 1 April akan menerapkan PPN 10 persen untuk pengguna jasa jalan tol di Tanah Air. Menurutnya pengenaan tarif PPN tentu mempengaruhi penyesuaian tarif tol di sepanjang 2015.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
