Gedung Pajak Kemenkeu. FOTO: MI/ANGGA YUNIAR
Gedung Pajak Kemenkeu. FOTO: MI/ANGGA YUNIAR

DJP Terima Rp397,2 Miliar dari Setoran PPN PMSE

Eko Nordiansyah • 24 Februari 2022 11:16
Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) selama Januari 2022 mencapai Rp397,2 miliar. Hingga akhir bulan lalu, sudah terdapat 98 perusahaan yang ditunjuk menjadi wajib pungut PPN PMSE.
 
"Sebanyak 74 di antaranya telah melakukan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp5,032 triliun sejak awal diberlakukan ketentuan ini," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor, dalam keterangan resminya, Kamis, 24 Februari 2022.
 
Pelaku usaha yang ditunjuk sebagai PMSE berkewajiban untuk memungut PPN sebesar 10 persen dari harga penjualan atau harga layanan sebelum dikenakan pajak. Pemungutan PPN dilakukan pada saat pembeli barang atau penerima jasa melakukan pembayaran.

Atas pemungutan PPN, pelaku usaha wajib membuat bukti pungut PPN berupa invoice, billing, order receipt, maupun dokumen-dokumen sejenis yang menyebutkan nilai PPN yang telah dipungut, untuk selanjutnya dibayarkan ke kas negara.
 
DJP sebelumnya menunjuk empat perusahaan sebagai wajib pungut PPN dari PMSE selama Januari 2022. Keempat perusahaan tersebut, yaitu Udemy Inc, Vonage Business Inc, Blizzard Entertainment Inc, dan Twitch Interactive Singapore Pvt Ltd
 
"Udemy menyediakan layanan kursus daring, Vonage menyediakan layanan komunikasi cloud, Blizzard Entertainment menyediakan layanan dan menjual permainan komputer, dan Twitch Singapore merupakan penyedia layanan video dan iklan," jelas Neilmadrin.
 
Lebih lanjut, Neilmadrin menjelaskan, pemungutan PPN PMSE ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan keadilan dengan menjaga kesetaraan dalam berusaha (level playing field) antara pelaku usaha konvensional dan digital.
 
"Ke depan DJP masih akan terus menunjuk para pelaku usaha, khususnya yang kerap melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia," pungkas dia.

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABD)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan