Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan dana sebesar itu harus difokuskan pada enam kebijakan utama yaitu penguatan kualitas SDM, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, membangun infrastruktur baru termasuk IKN, revitalisasi industri dan pemantapan reformasi birokrasi sekaligus penyederhanaan regulasi.
Kepala Negara pun menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga (k/l) mengawal secara ketat jalannya semua program itu di lapangan.
"Fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Saya minta kepada seluruh kementerian, lembaga, dan juga pemda (pemerintah daerah) mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada," tegas Jokowi dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2022.
Ia ingin realisasi belanja pada APBN dan APBD bisa dilakukan secara maksimal pada tahun depan. Terobosan-terobosan harus dilakukan sehingga target-target yang dicanangkan bisa dicapai.
"Saya minta percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial. Jangan ada yang terjebak rutinitas," tutur mantan Wali Kota Surakarta itu.
Jokowi menambahkan belanja kementerian, lembaga, dan pemda harus memprioritaskan produk-produk dalam negeri. Terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
