Capaian itu naik 12,7 persen dari target tahun ini sebesar Rp678,8 triliun. Data Januari-September 2017, realisasi investasi sudah mencapai Rp513,2 triliun atau 75,6 persen dari target.
"Itu mendukung pertumbuhan ekonomi 5,4 persen," kata Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Tamba Hutapea, di Jakarta, Kamis 2 November 2017.
Untuk menunjang target investasi tersebut, lanjut Tamba, pemerintah menerbitkan Perpres No 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
"Perpres itu membolehkan investor langsung membangun setelah mendapat izin prinsip di kawasan industri, free trade zone, dan kawasan ekonomi khusus di Indonesia."
Namun, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani menilai sejumlah investor asing justru berharap pemerintah terus membenahi kebijakan yang tidak sinkron di lapangan.
"Misalnya, investor pabrik cokelat. Di awal tidak dilarang impor, tetapi kemudian dilarang. Padahal, ketersediaan (bahan baku) di dalam negeri tidak mencukupi."
Presiden United States Chamber of Commerce dan The American Chamber of Commerce Brian Arnold menambahkan besarnya potensi ekonomi Indonesia tidak didukung kebijakan yang signifikan.
"Kebijakan yang masih menghambat investasi asing itu terkait kandungan lokal. Ada produsen AS yang tertarik mengembangkan industri tenaga surya. Namun, ada aturan pemakaian komponen lokal sebesar 40 persen. Ini bisa menghambat pengembangan sektor kelistrikan karena kenaikan biaya dan menghalangi akses teknologi dari perusahaan yang paling inovatif."
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengakui pemerintah mengambil langkah itu karena industri nasional dianggap mampu memproduksi komponen untuk memenuhi kebutuhan di sektor kelistrikan. (Media Indonesia)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
