Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjelaskan, beberapa catatan yang disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla. Pertama, Wapres meminta agar satgas bekerja secara optimal dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan.
"Tapi usahakan jangan sampai karena mau menyederhanakan peraturan dengan terlalu banyak menambah peraturan. Jangan sampai itu terjadi," kata Darmin di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2016).
Dirinya menambahkan, paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan pemerintah bukan berarti membatasi ruang pengembangan ekonomi. Meski pemerintah ingin menyederhanakan aturan, bukan berarti kebijakan yang lain diabaikan.
"Kebijakan ekonomi kita harus lebih luas dari deregulasi agar diseminasinya jangan melupakan kebijakan yang lain. Jangan hanya membatasi diri kepada paket deregulasi yang ada," jelas dia.
Paket kebijakan ekonomi, lanjut Darmin, tidak hanya mengedepankan pendekatan parsial, tetapi mulai bergerak ke penedekatan yang menyeluruh. Sehingga kebijakan yang diambil tidak melulu soal satu, dua masalah saja tetapi juga ke arah reformasi.
"Sehingga misalnya, kalau sekarang bicara dwelling time, bicara mengenai daging sapi ya kita sudah harus bergerak ke arah yang lebih luas, ke arah reform," ungkap Darmin.
Pemerintah juga masih berencana menerbitkan paket kebijakan lanjutan. Meski ke-12 paket kebijakan ekonomi telah diterbitkan, namun seluruh paket itu diharapkan bisa dirasakan mulai dari hulu ke hilir.
"Sehingga kebijakannya lebih komprehensif dari hulu ke hilir di setiap bidang. Tentu saja itu usulan yang sangat bagus, barangkali kita mulai dari yang parsial dulu sampai yang lebih komprehensif," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
