"Pada kesempatan ini akan ditetapkan angka dalam rangka RAPBN 2016 dan penyederhanaan program dana bantuan sosial (Bansos) pada 2016," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (4/8/2015).
Selain membahas penetapan RAPBN 2016, Jokowi juga akan membahas penyederhanaan Program Dana Belanja Bantuan Sosial (Bansos) 2016, pengelolaan subsidi listrik, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), serta dana transfer ke daerah.
Ia menambahkan, "Asumsi dasar ekonomi makro, kita ingin nanti semuanya dipasang secara realistis. Kedua pengelolaan mengenai subsidi listrik, BBM, dan nonenergi dan dana transfer".
Jokowi ingin semua pembahasan itu dicermati oleh para menteri agar tepat sasaran. Apalagi menyangkut alokasi dana transfer ke daerah. Ia meminta pengawasan dan kontrol yang ekstra, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
"Harus lebih dikalkulasi lagi agar lebih tepat sasaran. Transfer ke daerah dan dana yang dialokasikan untuk desa lebih besar dibandingkan belanja Kementerian/Lembaga. Ini juga harus hati-hati di sisi pengawasan, di sisi kontroling di lapangan harus terus dilakukan," imbuh suami Ibu Negara Iriana Jokowi itu.
Jokowi juga akan membahas kemungkinan Perppu calon tunggal untuk tujuh daerah yang hanya memiliki calon tunggal dalam pilkada serentak. "Akan dibahas untuk menentukan apakah perlu Perppu atau tidak," ujar Jokowi.
RAPBN 2016 akan dibacakan Presiden Joko Widodo di dalam sidang Paripurna Istimewa MPR menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-70, Kompleks Parlemen Senayan, 14 Agustus mendatang. Presiden Jokowi akan membacakan Nota Keuangan negara di depan anggota DPR RI dan DPD RI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
