Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan selama ini diskusi dari kementerian/lembaga yang terlibat terus berlangsung. Bahkan koordinasi antar kementerian/lembaga juga terus dilakukan.
"Jadi yang IKN pada dasarnya masih terus dilakukan diskusi. Jadi saat ini terus difinalisasi dan diskusi antar kementerian sudah dilakukan," kata dia dalam diskusi virtual, Jumat, 20 Agustus 2021.
Ia menambahkan pemerintah sudah mulai menyiapkan payung hukum untuk pemindahan IKN . Hal ini dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Bappenas selaku penanggung jawab proyek pemindahan IKN.
Selain itu, Rio menyebut pemerintah juga mulai membicarakan mengenai skema pembiayaan di ibu kota baru. Namun ia tak menjelaskan secara rinci karena seluruh prosesnya dilakukan di bawah koordinasi Bappenas.
"Adapun beberapa hal yang dibicarakan tentu mengenai, satu soal pembiayaan. Kemudian juga soal penataannya. Tapi progresnya terus berjalan dan lead-nya adalah Bappenas," ungkap dia.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebelumnya mengatakan rencana pemindahan Ibu Kota negara baru masuk pada tahap koordinasi pelaksanaan. Anggaran ini masuk dalam belanja barang Bappenas yang mencapai 67,6 persen atau Rp930,16 miliar.
"Untuk belanja barang sebesar 67,6 persen atau Rp930,16 miliar, termasuk untuk penyusunan RKP 2023, RPJMN 2025-2045, koordinasi pelaksanaan rencana pemindahan ibu kota negara, hingga satu data Indonesia," kata dia dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021.
Suharso juga belum menyampaikan secara rinci mengenai berapa besar anggaran yang akan digunakan dalam perencanaan pemindahan ibu kota negara ini. Ia hanya menyebut, pemerintah sedang mempersiapkan land development untuk ibu kota baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
