"Untuk menyampaikan hal ini strateginya memang harus disosialisasikan ke pengusaha bahwa sensus ekonomi tidak ada hubungannya dengan pajak," kata Kepala BPS Jawa Tengah, Margo Yuwono. dikutip dari Antara, Senin (18/4/2016).
Pihaknya menjamin, data individu tidak akan diumumkan ke publik oleh BPS.
"Ini sudah dijamin dan diatur dalam undang-undang statistik. BPS sebagai penyelenggara statistik tidak boleh mengumumkan data individu kepada publik," katanya.
Dikatakan, data individu akan disimpan oleh BPS, selanjutnya data yang disampaikan kepada publik bersifat makro. Menurut dia, jika peraturan tersebut dilanggar maka BPS bisa disidang di tingkat internasional. Oleh karena itu, pihaknya berharap pelaku usaha tidak perlu khawatir terhadap sensus ekonomi ini.
Pada dasarnya, tujuan sensus ekonomi adalah untuk mengetahui seberapa jauh kekuatan ekonomi di Indonesia salah satunya Jawa Tengah.
"Untuk mengetahui kondisi ini harus digambarkan dari nilai pendapatan atau omzet usahanya, ini variabel penting yang menggambarkan kekuatan ekonomi kita," papar dia.
Selama ini, yang menjadi kesalahpahaman adalah sensus ekonomi dikaitkan dengan pajak. Padahal kondisinya tidak demikian. Sementara itu, untuk memperlancar proses sensus ekonomi yang diselenggarakan serentak mulai 1-31 Mei, pihaknya menggunakan dua pendekatan agar seluruh usaha dapat terjangkau oleh BPS.
"Ada dua pendekatan, misalnya hotel kan kegiatan usaha, jelas petugas akan masuk. Kalau yang tidak punya tempat usaha akan kita sisir dengan melakukan pendekatan rumah tangga. Kami akan menanyakan kepada kepala keluarga ada atau tidak anggota keluarga yang melakukan kegiatan usaha," tambah dia.
Dengan dua pendekatan tersebut, menurut dia secara konsep tidak ada satu pun kegiatan ekonomi yang tidak tertangkap di sensus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
