Ilustrasi pencetakan uang - - Foto: MI/ Usman Iskandar
Ilustrasi pencetakan uang - - Foto: MI/ Usman Iskandar

Bahaya Cetak Uang untuk Tekan Defisit

Ekonomi uang baru defisit anggaran
Suci Sedya Utami • 13 Juni 2020 14:24
Jakarta: Narasi cetak uang muncul sebagai solusi dalam menekan defisit anggaran. Padahal rencana tersebut bisa menimbulkan hiperinflasi.

Akademi Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Tri Kunawangsih menilai mencetak uang demi menekan defisit anggaran merupakan langkah yang salah.
 
“Hiperinflasi dapat menyebabkan turunnya nilai mata uang. Uang yang terlalu banyak dapat menyebabkan warga menjadi konsumtif sehingga menurunkan nilai uang. Hal ini patut diperhatikan mengingat nilai tukar rupiah pernah menjadi 17 ribu di awal kemunculan kasus covid-19," kata Tri dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, 13 Juni 2020.
 
Dalam kesempatan sama, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB Ella Siti Nuryamah menilai perlu kajian mendalam sebelum usulan mencetak uang dikeluarkan. Gagasan ini muncul mengingat tingginya defisit fiskal 2020 yang menjadi 6,34 persen atau sebesar Rp1.039,2 triliun pada 3 Juni 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Wacana mencetak uang ini bukan sikap resmi dari institusi DPR, cetak uang lahir dari gagasan beberapa anggota DPR saja. Banyaknya uang yang dicetak juga tidak menjamin bisa menangani defisit APBN yang saat ini banyak digunakan untuk stimulus ekonomi," kata Ella.
 
Sementara itu, Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Bob Azam menyebut urgensi cetak uang merupakan skenario terburuk terhadap dampak covid-19. Setidaknya, skenario tersebut perlu dipersiapkan pemerintah sampai pada level terburuk demi kepastian bisnis dan usaha.
 
“Saat ini, perusahaan-perusahaan tidak memiliki income, sehingga umum terjadi unpaid leave yang akrab dengan ketidakpastian. Industri otomotif yang berkontribusi 7,5 persen bagi GDP Indonesia diperkirakan penjualannya akan menurun sampai 40 persen," ujar Bob.
 
Menurutnya belum ada injeksi langsung pada dunia usaha. Kebanyakan dana mengalir ke perusahaan BUMN, bukan ke UMKM dan pekerja. Padahal di negara lain, transfer bantuan pemerintah langsung diberikan ke pengusaha.
 
"Namun di Indonesia masih harus melalui perbankan. Pinjaman melalui perbankan tentunya menguntungkan pengusaha ketimbang UMKM, karena nilai pinjaman kredit oleh pengusaha memiliki jaminan kredit yang lebih baik dibandingkan dengan jaminan kredit dari UMKM," tutur Bob.
 
Lebih lanjut, mekanisme stimulus harus tetap dilakukan melalui prosedur peminjaman. Selain itu, dalam rapat bersama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), subsidi untuk industri dan korporasi hanya dilakukan pada tingkat PPh, tidak ada subsidi upah.
 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif