"Alokasikan subsidi untuk subsidi, jangan kemudian subsidi dijadikan untuk kompensasi. Karena itu yang kemudian membuat anggaran negara bengkak karena tidak transparan dan tidak tepat sasaran," katanya, dikutip dari Antara, Kamis, 15 September 2022.
| baca juga: 2023 Jadi Momentum Laksanakan Konsolidasi Fiskal Berkualitas |
Dengan mengalokasikan subsidi untuk kompensasi bagi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan PT Pertamina, ia menganggap alokasi anggaran berpotensi menjadi lebih tidak transparan dan tidak tepat sasaran.
"Karena dengan mudah masyarakat kelas atas bisa menikmati kompensasi itu. Karena di tengah guncangan, masyarakat kelas atas juga secara rasional akan memilih BBM lebih murah karena punya kebutuhan lain," ucapnya.
Ia menilai menaikkan harga BBM menjadi salah satu cara untuk menerapkan kebijakan fiskal yang lebih disiplin, tetapi di sisi lain, pemerintah juga bisa menunda pembangunan proyek-proyek yang besar.
"Karena sekarang ada gejolak, jadi mungkin pembangunan proyek-proyek yang besar bisa ditunda," katanya.
Kenaikan harga BBM
Ia memperkirakan setiap kenaikan harga BBM senilai 1 persen, Indeks Harga Konsumen (IHK) akan turut naik 0,12 persen. Sementara itu, setiap satu persen inflasi, daya beli masyarakat akan menurun sebesar 0,08 persen.“Alokasi subsidi BBM yang tadinya diperkirakan bisa tembus Rp500 triliun, itu bisa digeser untuk menambah BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan menambah cakupannya sehingga masyarakat menerima setidaknya Rp1 juta per bulan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
