Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Ilustrasi. Foto: Medcom.id

Ini Strategi Pemerintah Realisasikan Target Rp2.781,3 Triliun Penerimaan Negara

Husen Miftahudin • 16 Agustus 2023 17:28
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penerimaan negara pada 2024 sebesar Rp2.781,3 triliun. Terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.307,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebanyak Rp473,0 triliun.
 
"Untuk menjalankan agenda pembangunan tersebut, pendapatan negara pada 2024 didorong lebih optimal dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan kelestarian lingkungan," ucap Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.
 
Presiden menyampaikan, optimalisasi penerimaan perpajakan ditempuh dengan tiga strategi. Pertama, menjaga efektivitas reformasi perpajakan untuk perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan dan penggalian potensi.
Kedua, implementasi sistem inti perpajakan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan. Ketiga, implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan.
 
"Keempat, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur yang diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi," papar Presiden.
 
Sementara upaya untuk meningkatkan PNBP terus dilakukan melalui perbaikan proses perencanaan dan pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, penguatan tata kelola dan pengawasan.
 
"Selain itu, mengoptimalisasi pengelolaan aset dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan," jelas Jokowi.
 
Baca juga: Pajak Digital Terkumpul Rp13,87 Triliun hingga 31 Juli 2023

Ramu kebijakan fiskal yang ekspansif


Di sisi lain, dengan kebijakan fiskal yang ekspansif, pemerintah menjaga pembiayaan tetap prudent, inovatif, dan berkelanjutan melalui. Hal itu dilakukan dengan berbagai cara.
 
Diantaranya adalah mengembangkan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), termasuk penguatan peran BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), Lembaga Pengelola Investasi, dan Badan Penugasan Khusus.
 
Kemudian peningkatan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada BUMN dan BLU yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis pusat dan daerah, serta sinergi pembiayaan dan belanja. Juga melakukan pembiayaan investasi untuk peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan Ultra Mikro
 
"Lalu, Pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian, serta peningkatan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga bantalan fiskal yang andal dan efisien," jelas Jokowi.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

(HUS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif