Ilustrasi pembangkit panas bumi - - Foto: dok AFP
Ilustrasi pembangkit panas bumi - - Foto: dok AFP

Aturan Baru Kemenkeu Perkuat Pembiayaan Infrastruktur Panas Bumi

Ekonomi infrastruktur panas bumi Kementerian Keuangan Energi Terbarukan
Antara • 11 Mei 2022 10:25
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat fasilitas Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP) di Indonesia melalui perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.08/2017.
 
Dengan perubahan tersebut, diterbitkan PMK Nomor 80/PMK.08/2022 tentang Dukungan Pengembangan Panas Bumi melalui Penggunaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI.
 
Kemenkeu berharap PMK ini mampu meningkatkan kualitas pengelolaan dana PISP dalam berbagai aspek, sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif serta memenuhi prinsip akuntabel, transparan, terencana, dan berkesinambungan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Fasilitas fiskal berupa dana PISP ini telah disediakan pemerintah melalui Kemenkeu sejak 2017, yang bersifat revolving fund dengan tujuan untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan potensi panas bumi di Indonesia dan merupakan terbesar kedua di dunia.
 
"Melalui fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi atas tingginya risiko dan biaya di tahap eksplorasi yang selama ini menghambat partisipasi badan usaha dalam pengembangan tenaga panas bumi," dikutip dari keterangan resmi Kemenkeu, Rabu, 11 Mei 2022.
 
Beberapa aspek yang disempurnakan dalam PMK tersebut adalah penguatan dana PISP sebagai platform pendanaan dan pembiayaan yang dapat mensinergikan berbagai sumber pendanaan domestik maupun internasional dalam berbagai jenis instrumen, serta menyalurkannya untuk pembiayaan proyek pengembangan panas bumi.
 
Selanjutnya, perluasan cakupan fasilitas dana PISP, perluasan jenis risiko, penguatan koordinasi antara Kemenkeu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta instansi terkait lainnya dalam rangka pengembangan panas bumi di Indonesia.
 
Peran dan sinergi PT SMI, PT Geo Dipa Energi, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia selaku agensi fiskal Kemenkeu juga diperkuat dalam pengelolaan dana PISP, pelaksanaan kegiatan teknis dukungan pengembangan panas bumi, serta penjaminan risiko.
 
Selain itu, kolaborasi dengan lembaga domestik dan internasional juga ditingkatkan dalam rangka menambah kapasitas finansial dan kualitas pengelolaan dana PISP.
 
Dengan  PMK baru ini, pemerintah dan badan usaha mendapatkan opsi yang lebih fleksibel dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi panas bumi secara lebih masif, efektif, dan terukur.
 
Secara lebih luas, penguatan tata kelola fasilitas dana PISP ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional melalui pencapaian target bauran energi nasional, khususnya dari panas bumi.
 
Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam upaya mitigasi perubahan iklim yang menjadi salah satu agenda Presidensi Indonesia dalam G20 2022.

 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif