"Presiden mengarahkan agar hasil ekspor itu dimasukkan di dalam negeri. Tentunya untuk itu dari Bank Indonesia diharapkan bisa membuat sebuah mekanisme sehingga ada periode tertentu, cadangan devisa yang bisa disimpan dan bisa diamankan di dalam negeri,” kata Airlangga dalam konferensi pers hasil sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 6 Desember 2022.
Airlangga mengatakan pengaturan devisa hasil ekspor ini merupakan domain Bank Indonesia (BI). Pemerintah, kata dia, mengharapkan kebijakan mengenai sistem keuangan yang dapat meningkatkan manfaat dari hasil ekspor, terlebih Indonesia telah mencatat surplus neraca perdagangan dalam 30 bulan terakhir.
| Baca juga: Presiden Jokowi Minta Serapan Tenaga Kerja Disabilitas Ditingkatkan |
"Tentu ini jadi domain BI, dan berharap dengan demikian akan memberi ekspor kita yang sudah 30 bulan terus menerus menghasilkan devisa positif, neraca perdagangan positif dan juga berimbas pada neraca pembayaran yang 1,3 persen dari PDB kita relatif aman,” kata Airlangga.
Selain soal ekspor, sidang kabinet paripurna juga membahas mengenai perkiraan kondisi perekonomian 2023, evaluasi penanganan covid-19, dan antisipasi krisis pangan dan energi.
Airlangga mengatakan pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bertumbuh 5,2 persen (year on year/yoy) untuk keseluruhan 2022. Sedangkan untuk 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,3 persen.
"Tentu beberapa upside risks yaitu penanganan covid-19 dan percepatan vaksinasi relatif baik, dukungan fungsi APBN, fiskal sebagai shock absorber, kemudian harga komoditas yang tinggi," ujar Airlangga.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
