"Harus di bawah 2,7 persen," kata Darmin di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (16/9/2016).
Darmin menjelaskan, target 2,7 persen tersebut juga mempertimbangkan segala kemungkinan akan potensi defisit Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bisa mencapai kisaran 0,3 persen terhadap PDB.
"Kalau daerah dikumpulkan mendekati 0,3 persen, berarti pusat (defisitnya) jangan 2,7 persen, harus di bawah dan tidak boleh mendekati itu," ungkap mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini.
Adapun upaya mengatasi kemungkinan pelebaran defisit anggaran dengan penambahan biaya dari sektor utang. Namun demikian, pemerintah masih bergantung sepenuhnya pada penerimaan negara dari sektor pajak, terutama uang tebusan hasil program amnesti pajak.
"Bisa dikeluarkan obligasi jangka pendek tiga bulan, seperti T-Bills di AS. Itu kan bisa untuk mengelola kalau ada persoalan pembiayaan. Kita tunggu saja amnesti pajak sampai akhir September. Sebelumnya semua menganggap itu sangat sedikit, nyatanya, hasilnya kan lumayan," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan defisit anggaran pada akhir tahun berada pada kisaran 2,5 persen terhadap PDB. Perkiraan itu bisa bertambah apabila penerimaan negara tidak mencapai potensinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
