Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, selama ini Kemenkeu sudah mengerti perekonomian serta angka-angka agregatnya di nasional. Namun ke depan ia ingin Kemenkeu bisa makin mengerti mengenai perekonomian daerah yang beragam.
"Tetapi kita juga harus memahami bagaimana tiap daerah karena mereka punya karakteristik yang beda-beda," kata dia dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Jumat, 15 Oktober 2021.
Suahasil menjelaskan, pegawai Kemenkeu tidak boleh hanya duduk di atas data APBN yang luar biasa besarnya. Namun sumber data dari APBN tersebut harus dapat dibedah dan dihubungkan dengan kondisi ekonomi di masing-masing daerah.
"Yang bisa membedah, bisa membaca, bahkan bisa meng-connect dengan kondisi ekonomi yang di daerah ya Ibu Bapak yang ada di masing-masing daerah," ungkapnya.
Dengan data-data yang dimiliki, jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan memiliki peran strategis untuk memberikan dorongan, masukan, dan rekomendasi kebijakan bagi satuan kerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Ia menambahkan, Ditjen Perbendaharaan seharusnya tidak hanya menjadi bendahara, tetapi juga regional economist dalam menjelaskan fungsi dan kebijakan fiskal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melihat bagaimana dampak APBN di masing-masing daerah.
Selain itu, ia meminta Ditjen Perbendaharaan memiliki sensitivitas dan kerangka berpikir bahwa uang negara harus menghasilkan manfaat maksimal bagi rakyat dan perekonomian. Apalagi mereka adalah palang pintu terakhir sebelum uang rakyat ditransfer.
"Kita terus dalami peran ini, bukan hanya sekadar bendahara, bukan hanya sekedar bendaharawan dan bendaharawati, tapi yang menjaga perekonomian regional. Sinergi ini yang kita coba bangun. Semoga ini dapat menciptakan sinergi baru," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
