"Diperkirakan sekitar USD6,3 triliun investasi infrastruktur setiap tahun diperlukan untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan di 2030 dan bahkan meningkat menjadi USD6,9 triliun per tahun untuk mencapai target Kesepakatan Paris," kata Febrio, dilansir dari Antara, Jumat, 18 Februari 2022.
Dalam Kesepakatan Paris, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi karbon hingga 29 persen dengan upaya sendiri pada 2030 dan 41 persen dengan bantuan internasional. Investasi infrastruktur pun perlu diprioritaskan menuju perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurut Febrio, pembangunan infrastruktur diperlukan guna dan mempertahankan pemulihan ekonomi Indonesia setelah terdampak pandemi covid-19 dan mentransformasinya.
Infrastruktur juga menjadi tulang punggung perekonomian global, tetapi lanskapnya berubah dengan cepat karena tekanan krisis iklim dan pandemi covid-19 yang kompleks sehingga negara-negara di dunia kesulitan memenuhi target pembangunan infrastruktur di 2050.
"Pandemi covid-19 telah mengganggu aliran investasi ke dalam pembangunan infrastruktur. Ruang fiskal yang mengecil telah memaksa pemerintah untuk memfokuskan sumber dayanya yang terbatas pada kebutuhan mendesak terkait pandemi," imbuh Febrio.
Di sisi lain, investasi pihak swasta dalam proyek infrastruktur terhambat karena penundaan atau pembatalan. Febrio berharap upaya terkoordinasi pemimpin negara-negara anggota G20 untuk meningkatkan investasi pada infrastruktur berkelanjutan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk kembali memobilisasi sektor swasta.
"Sementara upaya mengatasi pandemi tetap penting dalam situasi saat ini, inisiatif kolektif meningkatkan investasi infrastruktur juga sangat penting mengatasi efek scarring untuk meningkatkan potensi pertumbuhan jangka panjang serta mendukung transisi menuju lingkungan yang lebih hijau khususnya mencapai pengurangan emisi karbon," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
