Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemerintah butuh arus kas sebesar Rp116 triliun di januari 2017. Kebutuhan tersebut untuk membayar gaji pegawai, membayar dana alokasi umum (DAU) Januari dan DAU yang tertunda serta kewajiban-kewajiban lainnya.
"Bulan pertama Pemerintah dari sisi penerimaan akan prefunding penerbitan SBN netto dalam mendanai belanja Pemerintah di Januari 2017," kata Ani dalam Konferensi Pers mengenai perkembangan ekonomi terkini di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2016).
Di tempat yang sama, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Robert Pakpahan mengatakan prefunding yang dilakukan tak sebanyak yang dilakukan tahun lalu yakni sekitar Rp50 triliun.
"Kebutuhan Januari Rp116 triliun, penerimaan pajak sebulan kira-kira Rp80 triliun sebulan mungkin prefunding sekitar Rp40 triliun," sebut Robert.
Selain dipenuhi dari prefunding, kebutuhan tersebut juga akan ditutup dari sisa lebih pagu anggaran (SILPA) dan juga penerimaan pajak dan bea cukai di Januari.
Dia mengatakan prefunding akan dilakukan baik di pasar domestik maupun di pasar global. Tentu dengan mempertimbangkan segala faktor yang memengaruhi.
Prefunding untuk domestik bisa melalui lelang maupun private palacement dengan memastikan kondisi tak terjadi gangguan pada likuiditas dalam negeri.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menambahkan pihaknya siap menjaga likuiditas keuangan dalam negeri terkait rencana prefunding yang dilakukan Pemerintah.
"Kami sudah koordinasi, ini akan selaras operasi keuangan Pemerintah. Pemerintah akan mengumpulkan penerimaan pajak sampai akhir tahun adanya realisasi repatriasi di akhir tahun, lalu ada prefunding," jelas Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
