Mengutip Metro TV pada Sabtu, 21 November 2026, ketentuan ini tercantum dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Melalui aturan tersebut, pengusaha diwajibkan menyediakan dana cadangan yang nantinya dikelola oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk.
Dana ini disiapkan sebagai sumber pembayaran hak pekerja ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun memasuki masa pensiun. Dengan begitu, pekerja diharapkan tetap memperoleh haknya meskipun perusahaan sedang menghadapi kesulitan keuangan.
Perusahaan yang Tidak Memenuhi Kewajiban Bisa Kena Sanksi
Penyediaan dana cadangan pesangon menjadi salah satu upaya untuk memperkuat perlindungan pekerja. Sebab, dalam kondisi tertentu, perusahaan yang mengalami masalah keuangan bisa kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran pesangon.
Melalui skema ini, pembayaran hak pekerja diharapkan memiliki sumber dana yang lebih terjamin. Namun, perusahaan juga perlu memastikan kewajiban tersebut dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah akan menyiapkan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis hingga pencabutan perizinan perusahaan. (Wisa Irena Br Sitepu)