Jakarta: Pemerintah berkomitmen untuk menyiapkan kerangka kebijakan dan regulasi untuk pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Hal tersebut dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
RUU ini nantinya akan diintegrasikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Blueprint Sistem Pembayaran dan Pengembangan Pasar Uang Indonesia 2025 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) serta Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan pemerintah saat ini terus mencari benang merah untuk pengembangan sektor keuangan. Upaya ini juga dilakukan melalui perbaikan regulasi serta perbaikan tata kelola di sektor keuangan kita.
"Bukan hanya perbankan tetapi juga ada lembaga dana pensiun, pasar modal, lembaga pembiayaan dan (industri keuangan non bank) yang lainnya," katanya dalam webinar BRI Group Economic Outlook 2021 secara virtual di Jakarta, Kamis, 28 Januari 2021.
Ia menambahkan upaya untuk mengembangkan dan menguatkan sektor keuangan di Indonesia menjadi perhatian serius pemerintah. Diskusi dan koordinasi mengenai hal tersebut dilakukan pada forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"KSSK juga akan terus mendorong perbaikan pemulihan ekonomi Indonesia yang terdampak akibat covid-19 sehingga sektor keuangan bisa segera bangkit. Saya berharap kita akan terus melanjutkan diskusi tentang ini dan tentu masukan dari BRI Group akan menjadi masukan yang sangat baik untuk kita agar terus mendorong perbaikan dari sektor keuangan Indonesia ke depan," ungkap dia.
Pada kesempatan itu, Suahasil menyebut 2021 merupakan tahun pemulihan di sektor kesehatan maupun pemulihan ekonomi nasional. Ia menyebutkan ada dua hal yang menjadi game changer yaitu program vaksinasi dan implementasi UU Cipta Kerja.
"Semoga keduanya bisa kita lakukan dan kita harus tuntaskan. Untuk vaksin, dengan memberikan vaksin seluruh penduduk Indonesia sehingga menciptakan herd immunity. Untuk Undang-Undang Cipta kerja, kita menerbitkan seluruh Peraturan Pemerintah yang diperlukan dan kemudian menjadi basis dari cara bekerja perekonomian Indonesia yang baru," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
