Komisi XI DPR menilai pemberian kredit sindikasi itu melukai rasa keadilan masyarakat yang sedang kesulitan mendapatkan kredit perbankan dan kontroversi proyek Meikarta milik Lippo Group.
Anggota Komisi XI DPR Kamarussamad menyatakan pihaknya sudah meminta penjelasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perihal pemberian kredit jumbo bank BUMN itu kepada PT Lippo Karawaci. Ia mengaku menghormati profesionalisme BNI dalam memutuskan pemberian kredit tersebut.
| Baca juga: DPR Bakal Turun Gunung Cek Proyek Meikarta |
Kredit sindikasi itu diberikan sesuai prinsip-prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta kriteria yang obyektif dan transparan. Namun, Komisi XI merasa perlu memanggil Direksi BNI untuk memberikan penjelasan karena pemberian kredit jumbo kepada PT Lippo Karawaci di tengah kontroversi proyek Meikarta.
"Jadi, kita akan dengarkan nanti penjelasan OJK setelah memanggil direksi terhadap besarnya nilai fasilitas yang diberikan kepada Lippo Karawaci," kata anggota Komisi XI DPR Kamarussamad, dilansir Metrotvnews.com, Jumat, 3 Maret 2023.
Sementara, anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai pemberian kredit jumbo kepada PT Lippo Karawaci itu wajar. Hal itu disebabkan oleh nama besar Lippo dalam bisnis. Namun perlu dicek lebih lanjut penggunaan pinjaman tersebut.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
