Seiring dengan itu, OJK bersama 15 lembaga lainnya - termasuk kepolisian - terus melakukan pengejaran dan penegakan hukum terhadap para pelaku. Hasilnya, ada 1.218 entitas investasi bodong telah diblokir sampai awal 2024.
"Kita kerja setiap hari, memblokir, mengejar, menangkap. Satgas ini ada 16 lembaga, termasuk kejaksaan dan kepolisian, termasuk PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)," ujar Hudiyanto, saat menghadiri pelepasan 238 Pekerja Migran Indonesia (PMI) program antarpemerintah ke Korea Selatan dilansir Antara, Selasa, 26 Maret 2024.
Menurutnya, banyak dari masyarakat Indonesia yang masih memiliki pengetahuan minim soal pengelolaan keuangan, sehingga seringkali dimanfaatkan para pelaku investasi bodong untuk mencari keuntungan pribadi.
| Baca juga: Satgas Hentikan Dua Kegiatan Usaha Ilegal |
Total kerugian masyarakat gegara investasi bodong
OJK mencatat kerugian masyarakat Indonesia akibat investasi ilegal (investasi bodong) mencapai Rp139,67 triliun sejak 2017 sampai 2023."Nilai total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal 2017 sampai dengan 2023 mencapai Rp139,67 triliun," ujar Hudiyanto.
Di sisi lain, lanjutnya, para pelaku investasi bodong memiliki sistem yang cukup sulit dilacak, sehingga petugas sering harus bekerja ekstra keras untuk mengungkap para pelaku.
"Misalnya dalam waktu lima menit uang yang Anda transfer itu sudah nggak ada, mereka rata-rata punya lima sampai enam pelarian rekening. Itu lah yang namanya penjahat. Punya sistem, punya rekening bank, mereka semua punya," ujar Hudiyanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
