Jakarta: PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI akan memprioritaskan pinjaman kredit bagi sektor usaha padat karya. Penyaluran kredit diharapkan menjadi stimulus bagi pemulihan sektor ekonomi.
Direktur Utama BNI Herry Sidharta mengatakan pihaknya tidak menutup akses bagi sektor ekonomi lainnya untuk bisa memperoleh kredit dari BNI.
"Kami menyiapkan paling tidak kami akan prioritaskan ke padat karya dan sektor ekonomi yang memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi," kata Herry di Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020.
Hal ini sejalan pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir agar perbankan BUMN mengutamakan industri padat karya.
"InsyaAllah kami Kementerian BUMN dan Himbara akan memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan baik," kata Erick.
Pemerintah memutuskan menempatkan dana sebesar Rp30 triliun di bank umum demi mendorong pemulihan ekonomi nasional. Pada tahap awal, dana tersebut ditempatkan pada bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara).
Penempatan dana pemerintah ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Aturan ini merupakan revisi dari PMK sebelumnya Nomor 3/PMK.05/2014 mengenai Penempatan Uang Negara. Selain itu, ketentuan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020.
Direktur Utama BNI Herry Sidharta mengatakan pihaknya tidak menutup akses bagi sektor ekonomi lainnya untuk bisa memperoleh kredit dari BNI.
"Kami menyiapkan paling tidak kami akan prioritaskan ke padat karya dan sektor ekonomi yang memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi," kata Herry di Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020.
Hal ini sejalan pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir agar perbankan BUMN mengutamakan industri padat karya.
"InsyaAllah kami Kementerian BUMN dan Himbara akan memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan baik," kata Erick.
Pemerintah memutuskan menempatkan dana sebesar Rp30 triliun di bank umum demi mendorong pemulihan ekonomi nasional. Pada tahap awal, dana tersebut ditempatkan pada bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara).
Penempatan dana pemerintah ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Aturan ini merupakan revisi dari PMK sebelumnya Nomor 3/PMK.05/2014 mengenai Penempatan Uang Negara. Selain itu, ketentuan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
