Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen mengatakan, penyempurnaan pengaturan POJK Ahli Syariah Pasar Modal antara lain mengenai penyempurnaan persyaratan kompetensi menjadi Ahli Syariah Pasar Modal.
"Ahli Syariah Pasar Modal perlu diwajibkan untuk memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di bidang pasar modal," ungkap Hoesen dalam keterangannya yang dikutip dari instagram terverifikasi @ojkindonesia, Senin, 26 April 2021.
Ahli Syariah Pasar Modal merupakan orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah yang memiliki izin untuk memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal oleh pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal.
Dalam pokok-pokok ketentuannya, Ahli Syariah Pasar Modal wajib memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi yang antara lain cakap melakukan perbuatan hukum, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum, karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam lima tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan izin ASPM.
Kemudian tidak pernah dikenakan sanksi dalam menjalankan kegiatan syariah di sektor jasa keuangan karena tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam tiga tahun terakhir, memiliki pendidikan paling rendah S1 atau sederajat, serta memiliki sertifikat kompetensi ASPM yang masih berlaku yang diterbitkan oleh LSP yang terdaftar di OJK.
Dalam pokok-pokok ketentuan selanjutnya, izin ASPM berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang. ASPM wajib mengikuti sertifikasi ulang yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terdaftar di OJK.
ASPM wajib menyampaikan laporan ke OJK, yang terdiri dari laporan perubahan data dan laporan kegiatan tahunan. Selain itu, sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS), ASPM wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan tahunan kepada pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal.
ASPM juga dapat mengajukan permohonan nonaktif sementara kepada OJK dengan menyebutkan jangka waktu nonaktif sementara disertai dengan alasannya. POJK 5/2021 itu juga memuat ketentuan mengenai rangkap jabatan ASPM, yang mengatur bahwa ASPM yang melakukan kegiatan sebagai anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari empat lembaga atau pihak lainnya yang diawasi oleh OJK.
Lalu, ASPM juga dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau organ lain yang setara, pejabat, dan pegawai pada pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal, dengan ASPM melakukan kegiatan sebagai DPS dan/atau Tim Ahli Syariah (TAS).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
