Jakarta: Pemerintah telah menggelontorkan anggaran belanja negara sebesar Rp2.660,5 triliun hingga November 2026. Jumlah tersebut tumbuh 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Anggaran jumbo ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan, mulai dari bantuan sosial, makan bergizi gratis (MBG), subsidi energi, hingga pembangunan infrastruktur.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan peningkatan belanja negara mencerminkan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mempertahankan stabilitas.
" Dari sisi belanja, kinerja belanja negara semakin produktif dengan realisasi mencapai Rp2.660,5 triliun atau tumbuh sebesar 19 persen year on year," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) IV Tahun 2026 di Jakarta, Rabu, 4 November 2026.
Menurut Suahasil, anggaran tersebut mengalir ke berbagai program, seperti MBG, bantuan sosial, layanan pendidikan, pembangunan jalan dan jembatan, pembayaran pensiun, hingga subsidi dan kompensasi energi.
Belanja pemerintah pusat jadi penyumbang terbesar
Dari total belanja negara tersebut, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp2.061,3 triliun. Angka ini tumbuh 29,6 persen secara tahunan.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar Rp599,2 triliun atau mengalami kontraksi 7,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Komposisi tersebut menunjukkan belanja pemerintah pusat menjadi pendorong utama peningkatan realisasi belanja negara.
Rp222,5 triliun untuk subsidi, Rp154,5 triliun untuk kompensasi
Salah satu fokus penggunaan APBN adalah menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi sebesar Rp222,5 triliun dan kompensasi sebesar Rp154,5 triliun.
Kedua instrumen tersebut digunakan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.
Dengan dukungan anggaran tersebut, pemerintah berupaya menahan tekanan kenaikan biaya energi agar tidak semakin membebani masyarakat.
Bansos miliaran hingga puluhan triliun rupiah
APBN juga digunakan untuk membantu masyarakat miskin dan kelompok rentan melalui sejumlah program perlindungan sosial.
Berikut realisasi beberapa program bantuan pemerintah:
Program Keluarga Harapan (PKH): Rp21,8 triliun.
Kartu Sembako: Rp28,2 triliun.
Program Indonesia Pintar (PIP): Rp11,1 triliun.
Suahasil mengatakan program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan dukungan ekonomi.
Anggaran MBG tembus Rp153,2 triliun
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program prioritas yang mendapatkan alokasi anggaran besar.
Hingga periode pelaporan, realisasi anggaran MBG mencapai Rp153,2 triliun. Program tersebut telah menjangkau sekitar 57 juta penerima manfaat.
Anggaran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pemenuhan gizi masyarakat sekaligus menjalankan agenda pembangunan sumber daya manusia.
Ada stimulus pajak hingga diskon transportasi
Selain belanja rutin dan program prioritas, pemerintah juga menggelontorkan berbagai stimulus untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Sejumlah stimulus tersebut meliputi insentif perpajakan bagi penulis nasional, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan, bantuan pangan, hingga diskon transportasi selama periode libur sekolah.
Pemerintah juga mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program magang dan vokasi.
Berbagai program tersebut memperlihatkan bagaimana APBN tidak hanya digunakan untuk membiayai operasional negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga konsumsi masyarakat, mendukung dunia usaha, dan mendorong aktivitas ekonomi.
