"Minimnya literasi yang banyak mengakibatkan masyarakat terjerat kasus pinjaman online (pinjol). Maka penyuluhan dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya menjadi penting, agar dapat memberikan penjelasan secara gamblang dan masyarakat bisa memahami dengan lebih baik," ujar Anis, dalam keterangan tertulis, Senin, 14 Agustus 2023.
Anis menekankan dengan adanya upaya-upaya seperti penyuluhan di bidang literasi keuangan maka berpotensi meningkatkan jumlah pengguna produk dan jasa keuangan bagi lembaga-lembaga legal.
| Baca: Jokowi: Pemimpin Selanjutnya Harus Berani Lanjutkan Hilirisasi Industri |
"Hal tersebut (penguatan literasi keuangan) akan meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan yang benar melalui lembaga legal, sehingga masyarakat terhindar dari akses keuangan illegal," tuturnya, yang juga Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI itu.
Dirinya menyampaikan merujuk hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) 2022, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia berada pada angka 49,68 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan indeks 2019 yang hanya 38,03 persen.
Masih dari sumber yang sama, indeks inklusi keuangan berhasil mencapai 85,10 persen dan meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di 2019 yaitu 76,19 persen. Menurut Anis tersebut menunjukkan semakin menurunnya celah antara tingkat literasi dan tingkat inklusi yaitu dari 38,16 persen di 2019 menjadi 35,42 persen di 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
