TPAKD merupakan forum koordinasi yang terdiri dari pemerintah daerah, regulator, lembaga jasa keuangan (LJK) dan akademisi, yang dibentuk untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Hingga 31 Maret 2024, tercatat telah terbentuk sebanyak 518 TPAKD dengan rincian 34 TPAKD pada tingkat provinsi dan 484 tingkat kabupaten/kota.
Dalam kegiatan ini, BRIDS memberikan edukasi kepada perwakilan anggota TPAKD se-Indonesia seputar perencanaan keuangan dan investasi pada salah satu rangkaian kegiatan Sertifikasi Anggota dan Capacity Building TPAKD 2024 bertajuk "Optimalisasi Peran dan Fungsi TPAKD Dalam Rangka Akselerasi Pemanfaatan Produk serta Layanan Pasar Modal" yang digelar di Jakarta.
Direktur Utama BRIDS Laksono Widodo menyampaikan perseroan berterima kasih kepada OJK dan BEI yang telah mempercayai BRIDS untuk mendukung proyek strategis nasional di bidang edukasi ini yaitu dengan memberikan pembekalan kepada tim TPAKD agar kedepannya dapat menyelenggarakan program kerja literasi dan inklusi keuangan di sektor pasar modal.
"BRIDS berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor pasar modal di Indonesia melalui berbagai program edukasi yang berkelanjutan, serta tentunya melalui kolaborasi dengan regulator dan lembaga terkait, sebagai bentuk penerapan misi Perseroan untuk fokus kepada pengembangan pasar ritel dan untuk terus memberikan nilai tambah bagi investor di Indonesia," ujar Laksono, dalam keterangan tertulis, Rabu 5 Juni 2024.
| Baca juga: BRI Danareksa Sekuritas Jadi Penjamin Pelaksana Emisi Efek Sukuk Sustainability BSI |
Inklusi keuangan nasional
Berdasarkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan OJK pada 2022, diketahui tingkat inklusi keuangan nasional sudah mencapai 85,10 persen. Namun demikian khusus di sektor pasar modal masih berada di kisaran angka 16,13 persen. Di sisi lain, tingkat literasi keuangan nasional adalah 49,68 persen, sedangkan di sektor pasar modal masih berada pada angka 4,11 persen.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya pada kegiatan Sertifikasi TPAKD dimaksud menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen OJK untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para anggota TPAKD yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.
"Sinergi dan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan akan terus dikoordinasikan di Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang merupakan forum yang sangat penting dan krusial dalam upaya mempercepat akses keuangan," jelas Friderica.
Friderica menekankan perlunya extraordinary effort untuk dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara nasional, terkhusus pada sektor pasar modal. Friderica juga berharap melalui kegiatan ini anggota TPAKD dapat menyusun program kerja yang berfokus pada pemanfaat produk dan layanan keuangan pasar modal dengan sebaik-baiknya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
