Mengutip Antara, Jumat, 4 November 2022, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Ogi Prastomiyono mengatakan, hingga saat ini otoritas belum menerima informasi resmi terkait pengunduran diri direksi dan komisaris WanaArtha Life (WAL) sebagaimana pemberitaan di media.
"OJK sampai saat ini belum menerima informasi secara resmi pengunduran diri tersebut dan berdasarkan pasal 7 POJK Nomor 9 Tahun 2021 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan, OJK dapat melakukan tindakan pengawasan dengan meminta direksi tetap fokus melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan permasalahan pada PT WAL dan melarang direksi PT WAL untuk mengundurkan diri," ujar Ogi.
Menurut Ogi, rencana pengunduran diri direksi dan komisaris WanaArtha Life bertepatan dengan batas waktu sanksi dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang akan berakhir pada November 2022.
| Baca: Ekonomi Indonesia Diramal Tumbuh Gemilang hingga 5,85% di Kuartal III |
"Apabila OJK menilai sampai batas waktu tersebut PT WAL tidak dapat menyusun dan menetapkan RPK (Rencana Penyehatan Keuangan) yang mampu menyelesaikan permasalahan, OJK dapat melakukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Ogi.
Ogi menyampaikan bahwa OJK telah menetapkan status sanksi administratif bagi WanaArtha Life menjadi sanksi pembatasan kegiatan usaha atau PKU untuk seluruh kegiatan usaha. Ogi menilai sampai saat ini WanaArtha Life tetap tidak dapat memenuhi ketentuan terkait Risk Based Capital (RBC), Rasio Kecukupan Investasi (RKI), dan ekuitas minimum.
"Atas rencana pernyataan keuangan atau RPK yang disampaikan oleh PT WAL, OJK menilai RPK yang dimaksud belum mampu menyelesaikan permasalahan fundamental perusahaan karena tidak ada komitmen yang kuat dari pemegang saham pengendali untuk melakukan penambahan modal," ujar Ogi.
OJK juga menghormati proses hukum dengan penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum terhadap pihak internal WanaArtha Life yang terindikasi melakukan tindak pidana. Namun, OJK tetap meminta tanggungjawab pemegang saham pengendali dalam memenuhi kewajiban terhadap pemegang polis dan pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Otoritas pun melakukan koordinasi dengan penegak hukum dalam rangka perlindungan pemegang polis melalui upaya penanganan aset perusahaan yang bermasalah, yang apabila merupakan hak pemegang polis, agar tetap menjadi aset perusahaan dan diperuntukkan bagi para pemegang polis.
"Selain itu, dengan pertimbangan kepentingan seluruh pemegang polis dan proses pengawasan yang masih berlangsung, OJK menolak permohonan kepailitan dan PKPU PT WAL yang diajukan oleh perwakilan pemegang polis PT WAL," pungkas Ogi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
