Menurut Maming, rata-rata yang mendapatkan relaksasi itu adalah pengusaha-pengusaha yang besar.
"Pengusaha besar yang saya maksud ini adalah pengusaha Hipmi yang pinjamannya di atas Rp10 miliar dan rata-rata pengusaha besar biasanya hubungan dia sama bank bagus. Sehingga tanpa ada bantuan pemerintah pun dia bisa berkomunikasi dengan kepala bank, bank pun juga menjalin hubungan yang baik karena dia juga mau mendapatkan pinjaman kredit yang bagus," kata dia seperti dikutip Antara, Senin, 8 Juni 2020.
Mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu mengatakan dengan kondisi tersebut, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) justru yang akan cukup kesulitan.
Ia berharap ada fungsi aturan pemerintah yang memastikan relaksasi pinjaman bank dan relaksasi pajak sehingga UMKM betul-betul dapat merasakan dampaknya dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) permanen.
"Kalau UMKM-nya dibantu maka pengangguran akan juga berkurang, itulah yang dilakukan oleh pengurus Hipmi bagaimana kita bekerja sama dengan bank-bank untuk melakukan relaksasi pinjaman di beberapa provinsi," ungkapnya.
Maming menjelaskan, ketika perusahaan melakukan PHK karena pandemi, itu tidak berarti perusahaannya yang tidak bagus. Namun, karena pendapatan perusahaan yang menurun karena kondisi pandemi sehingga harus merumahkan para karyawannya.
"Orang (PHK) ini bukan tidak mendapatkan pekerjaan, karena pandemi ini pendapatan perusahaan menurun sehingga perusahaan harus melakukan PHK atau merumahkan para karyawannya," kata dia.
Sehingga, menurut dia, inilah yang menjadi tujuan apabila pemerintah betul-betul fokus mau membantu para UMKM, maka diminta fokus kepada UMKM yang kondisinya tertekan.
Di masa pandemi ini, Maming berharap segenap masyarakat bisa bersatu. Ia juga meminta semua pihak saling membantu dan berinstrospeksi, bukannya saling menyalahkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
