Baca juga: Prabowo di BRICS: Indonesia Tak Ingin Didikte Kekuatan Mana pun |
Dokumen tersebut disahkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 yang berlangsung di New Delhi, India, pada 12–13 September 2026.
Dikutip dari situs Kementerian Keuangan India, deklarasi ini memuat sejumlah agenda strategis, mulai dari reformasi tata kelola lembaga keuangan internasional, penguatan transaksi menggunakan mata uang lokal, hingga perluasan pembiayaan pembangunan melalui New Development Bank (NDB).
BRICS juga menyoroti pentingnya sistem perdagangan multilateral yang adil serta penguatan rantai pasok global.
Salah satu agenda utama dalam deklarasi tersebut ialah percepatan reformasi tata kelola ekonomi dan keuangan dunia.
Negara-negara BRICS menilai struktur lembaga keuangan internasional perlu mencerminkan peran dan bobot ekonomi negara-negara berkembang atau Emerging Market and Developing Economies (EMDEs).
BRICS juga mendorong penataan ulang kuota dan hak suara di Dana Moneter Internasional (IMF) serta Bank Dunia. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterwakilan negara berkembang dalam proses pengambilan keputusan ekonomi global, tanpa mengorbankan kepentingan negara berkembang lainnya.
Selain itu, deklarasi menekankan pentingnya mekanisme pemilihan pimpinan lembaga keuangan internasional yang transparan, terbuka, dan berbasis merit. Prinsip-prinsip tersebut dinilai penting untuk memperkuat legitimasi dan akuntabilitas institusi keuangan global.
Perkuat Penggunaan Mata Uang Lokal
Dalam sektor perdagangan dan keuangan, BRICS mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan serta pembiayaan antarnegara anggota. Langkah ini ditujukan untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak nilai tukar dan risiko geopolitik dalam sistem keuangan internasional.
Kerja sama tersebut juga mencakup upaya memperkuat interoperabilitas sistem pembayaran nasional. BRICS berkomitmen melanjutkan pembahasan melalui BRICS Payment Task Force guna menghubungkan sistem pembayaran dan sistem pengiriman pesan keuangan (financial messaging systems) antarnegara anggota.
Penguatan transaksi mata uang lokal tersebut tidak serta-merta berarti pembentukan mata uang tunggal BRICS. Fokus yang ditekankan dalam agenda ini ialah peningkatan konektivitas sistem pembayaran serta kemudahan transfer lintas negara dengan memanfaatkan mata uang nasional masing-masing.
Perluas Pembiayaan melalui NDB
BRICS turut menyoroti peran New Development Bank (NDB) dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Memasuki dekade keduanya, bank pembangunan multilateral tersebut didorong untuk memperbesar pembiayaan bagi proyek infrastruktur, pembangunan berkelanjutan, dan transisi energi.
Salah satu arah yang ditekankan ialah peningkatan pembiayaan dalam denominasi mata uang lokal. Skema tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi risiko nilai tukar dan memperluas akses pendanaan bagi negara-negara berkembang.
Deklarasi New Delhi juga mendorong pembahasan mengenai pembentukan BRICS Multilateral Guarantees dan New Investment Platform. Kedua inisiatif tersebut diarahkan untuk memperkuat dukungan investasi serta menurunkan biaya modal (cost of capital) bagi proyek pembangunan di negara-negara Global South.
Soroti Tarif Sepihak dan Reformasi WTO
Di bidang perdagangan, negara-negara BRICS menyampaikan keprihatinan terhadap meningkatnya penerapan tarif sepihak, hambatan nontarif, dan sanksi ekonomi sepihak. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu rantai pasok global dan menciptakan ketidakpastian dalam perdagangan internasional.
BRICS kembali menegaskan dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan. Dalam konteks ini, organisasi tersebut mendorong penguatan dan pemulihan penuh mekanisme penyelesaian sengketa (dispute settlement mechanism) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya BRICS untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih terbuka, dapat diprediksi, dan memberikan ruang yang lebih besar bagi negara berkembang dalam perekonomian global.
Dorong Hilirisasi dan Penguatan UMKM
Agenda lain yang mendapat perhatian ialah penguatan rantai nilai global (global value chains). Melalui Global Value Chains Action Plan 2030, BRICS mendorong negara-negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas industri dan tidak hanya bergantung pada ekspor komoditas atau bahan mentah.Kerja sama tersebut diarahkan pada pengembangan hilirisasi, peningkatan nilai tambah produk, dan penguatan posisi negara berkembang dalam sektor industri bernilai tambah tinggi. Dengan demikian, negara-negara anggota diharapkan dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari keterlibatan dalam rantai pasok global.
Selain sektor industri, BRICS juga menaruh perhatian pada ekonomi digital dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kolaborasi dalam bidang Digital Public Infrastructure (DPI), ekosistem startup, kecerdasan buatan (AI), serta fasilitasi akses pasar bagi UMKM menjadi bagian dari agenda kerja sama ekonomi.
Penguatan sektor digital dan UMKM diharapkan dapat memperluas peluang usaha, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di antara negara-negara anggota BRICS.
