"Pada saat itu, kontribusi transaksi digital Indonesia akan mencapai USD124 miliar atau setara Rp1.736 triliun," ujar Wimboh dalam Opening Ceremony Bulan Fintech Nasional (BFN) dan Indonesia Fintech Summit 2021, Kamis, 11 November 2021.
Menurutnya, hal ini didukung oleh besarnya potensi yang dimiliki Indonesia dalam hal perekonomian digital, termasuk pesatnya pengembangan industri financial technology (fintech) di Tanah Air. Kondisi tersebut dipecut oleh merebaknya pandemi covid-19.
Wimboh menjelaskan, pandemi covid-19 memberikan momentum yang besar bagi seluruh pelaku usaha untuk mengakselerasi transformasi digital dengan memanfaatkan potensi Indonesia yang sangat besar.
"Saat ini, tidak ada lagi batasan dimensi ruang dan waktu dalam berkomunikasi dengan hadirnya teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, dimana layanan jasa keuangan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja," papar dia.
Adapun besarnya potensi ekonomi digital Indonesia karena jumlah populasi Indonesia sebanyak 272 juta penduduk, dan tersebar di lebih dari 17 ribu pulau dimana sekitar 137 juta penduduk merupakan angkatan kerja.
"Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sebanyak 175 juta penduduk Indonesia atau 65,3 persen dari populasi telah terkoneksi dengan internet," jelas Wimboh.
Pada 2020 lalu, terdapat 129 juta penduduk Indonesia yang menggunakan perdagangan elektronik atau e-commerce dengan nilai transaksi sebesar Rp266 triliun, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM.
"Indonesia berada di peringkat ke-4 setelah Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat (AS) dalam hal jumlah penduduk yang melakukan transaksi jual beli online melalui platform e-commerce," sebut dia.
Besarnya potensi ekonomi Indonesia tersebut mendorong banyaknya pelaku startup yang bermunculan, mencakup berbagai bidang, yaitu bidang kesehatan (healthtech), pertanian (agritech), pendidikan (edutech), dan keuangan (fintech).
"Berkembangnya inovasi teknologi di sektor keuangan yang pesat ini berkat dukungan adanya keseimbangan penyusunan kebijakan yang akomodatif dan antisipatif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan industri keuangan serta keberpihakan kepada kepentingan perlindungan konsumen dan penegakan hukum," pungkas Wimboh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
