"Ini berarti investor masih menempatkan potensi sumber daya minerba sebagai faktor terbesar dalam melakukan investasi di sektor minerba," ujar Ketua Indonesian Mining Institute (IMI) Irwandy Arif, di Restoran Penang Bistro, Jalan Kebon Sirih Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/4/2015).
Oleh karena itu, kejelasan kebijakan pemerintah di sektor pertambangan minerba dapat mempengaruhi minat investor di sektor tersebut.
"Kelayakan ekonomi suatu investasi tentunya akan sangat bergantung dari faktor kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah," tambah dia.
Hal tersebut didapat setelah dilakukan survei untuk mengukur persepsi pelaku usaha terhadap potensi dan kebijakan pertambangan minerba. Sebanyak 20 Kabupaten yang tersebar di 11 provinsi penghasil sumber daya minerba dipilih sebagai responden dari 50 Kabupaten peneriman dana bagi hasil lebih dari Rp20 miliar pada 2012.
Hasil survei menempatkan Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Kolaka di tiga urutan teratas indeks komposit atau indeks gabungan yang menggambarkan keadaan kebijakan suatu daerah dan potensi sumber daya di daerah tersebut dengan skor berturut-turut 62,5, 55,66, dan 55,2.
Selain itu, hasil survei mengungkapkan sejumlah hambatan yang dialami oleh pelaku usaha, yaitu ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi, dan penegakan hukum yang ada. Serta ketidakpastian tentang peraturan lingkungan yang diterbitkan daerah.
Hambatan yang dihadapi yakni inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antardepartemen, antarpusat, dan antardaerah. Kemudian sistem hukum, perpajakan, serta ketersediaan infrastruktur juga menjadi hambatan para investor.
"Kami berharap survei ini dapat menjadi pegangan bagi segenap stakeholders terutama otoritas pertambangan baik di pusat dan derah untuk memperbaiki kebijakan investasi agar potensi sumber daya minerba ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
