"Kita terus minta program 35 ribu MW tetap jalan, tapi kecepatannya berdasarkan kebutuhan daripada masyarakat dan dunia usaha. Yang penting masyarakat bisa mendapat layanan listrik dari Sabang-Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote," kata Jonan dikutip dari Antara, Selasa, 30 Juli 2019.
Lebih lanjut, Jonan mengungkapkan latar belakang diluncurkannya program yang pertama kali dicanangkan pada Mei 2015 tersebut adalah untuk memperluas akses listrik kepada masyarakat (accessibility). Tujuan inilah yang kemudian menjadi fokus utama Pemerintah.
"Coba bandingkan yang penting pembangkitnya apa jumlah masyarakat yang mendapatkan listrik? Kalau rakyatnya dulu, rasio elektrifikasi saat ini saja mungkin sudah 98,9 persen. Mudah-mudahan sampai akhir tahun sudah 99,3 persen," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN Djoko Abumanan menyampaikan program 35 ribu mw terdiri dari 25 ribu mw milik Independent Power Producer (IPP) dan 10 ribu mw yang dibangun PLN.
"Lima ribu milik PLN sudah masuk (kontrak)," ungkap Djoko
Djoko mengatakan pembangkit yang dimiliki oleh PLN di Jawa sudah terselesaikan semua kontraknya. Sementara pembangkit milik IPP dengan skala besar mulai masuk pada September, seperti PLTU Jawa 8 Cilacap dan Jawa 7 Bojonegoro.
"Rata-Rata pakai Ultra Supra Critical dengan kapasitas 1.000 mw," tuturnya.
Pembangunan pembangkit ini diharapkan mampu menopang konsumsi kebutuhan listrik masyarakat, terlebih mempersiapkan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
