Salah satunya adalah PT Chevron Pacific Indonesia. Senior Vice President Policy, Government and Public Affairs (PGPA) Chevron Pasific Indonesia, Yanto Sianipar mengatakan, masih banyak birokrasi dan kerja sama antarkementerian yang cukup mengganggu jalannya investasi.
Menurutnya, sudah banyak waktu yang dikeluarkan oleh para kontraktor dalam membereskan hal-hal yang tidak memberikan dampak langsung pada kegiatan produksi tersebut.
"Berapa banyak waktu kita habis, hanya untuk membereskan masa-masa yang tidak perlu, bukan tidak perlu, tidak memberikan impact pada produksi langsung," kata Yanto dalam acara HUT ke-72 Pertambangan dan Energi, di Hotel JW Marriott, Jakarta, Rabu 27 September 2017.
Ia menuturkan, dalam mengelola suatu wilayah kerja, KKKS berkontrak dengan pemerintah. Seharusnya, pemerintah berkoordinasi dengan daerah dan bidang perizinan untuk memudahkannya, Namun realita yang ada justru berkebalikan.
"Waktu kita habis untuk itu. Tadi di kursi saya juga bicara soal bagaimana kita harus spend waktu untuk menghadapi audit yang luar biasa, yang banyak temuannya yang tidak rasional, tidak berdasar," jelas dia.
Selain itu, yang memberatkan para KKKS, Yanto menambahkan, KKKS juga dihadapi dengan beberapa kasus hukum, kasus lelang, dan tuntutan rakyat. Kasus-kasus itu tidak ada hubungannya dengan aktivitas produksi.
"Kedua, juga bagaimana kita harus menghadapi kasus hukum, kasus lelang, kasus tuntutan rakyat, kasus demokrasi yang semuanya membuat waktu kita habis untuk hal yang tidak berkaitan langsung dengan produksi," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
