"Kita berharap bulan kedua ini, itu (kewajiban B20) akan berjalan penuh," kata Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Oktober 2018.
Dirinya menambahkan pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan B20 di berbagai daerah. Termasuk kendala yang dihadapi di lapangan, sehingga penyaluran solar sengan kandungan B20 bisa segera diselesaikan.
Darmin mengakui selama sebulan lebih pelaksanaannya, ketentuan B20 belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini karena kendala distribusi yang menyebabkan pasokan B20 terlambat dari ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
"B20 itu jalan walaupun belum optimum jalannya. Kita bisa mengukurnya sangat mudah, berapa banyak. B0 masih karena tidak datang FAME-nya, karena terlambat macam-macam, tetapi dia dengan cepat turun B0-nya," jelas dia.
Pemerintah telah memberi kelonggaran bagi badan usaha untuk menyediakan B20. Badan usaha bahan bakar minyak (BU BBM) diberi waktu 14 hari untuk memesan B20 ke badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN).
Meski begitu, pemerintah juga menetapkan standar operasional prosedur (SOP) bagi pelaksanaan B20. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi, bisa berupa denda sebesar Rp6.000 per liter hingga pencabutan izin usaha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
