"Subsidi dikurangi lebih baik daripada subsidi BBM," demikian mengutip mantan anggota Pokja Tim Transisi, Awalil Rizky, Selasa (18/11/2014).
Menurut dia, inflasi akan naik dan pertumbuhan domestik bruto akan melamban, tetapi ini akan tercatat sebagai kinerja di 2014. Dengan basis yang rendah, maka akan semakin mudah bagi Jokowi-JK mencapai kinerja ekonomi yang baik di 2015.
Dia menambahkan, menaikkan volume BBM subsidi 2014 tidak memerlukan persetujuan DPR, yakni cukup peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) yang baru wajib mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya.
"Jika kenaikan dilaksanakan pada 2015, dikhawatirkan kelompok tertentu akan menjegalnya di DPR. Momentum politik saat elektabilitas Jokowi tinggi. November merupakan golden time bagi Jokowi-JK untuk mengeluarkan kebijakan tak populis," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
